JurnalLugas.Com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana redenominasi rupiah belum akan direalisasikan dalam waktu dekat. Ia menekankan bahwa kebijakan penyederhanaan nilai mata uang tersebut merupakan kewenangan Bank Indonesia (BI) dan akan dijalankan hanya ketika kondisi ekonomi dinilai benar-benar siap.
“Redenominasi bukan agenda jangka pendek pemerintah. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan ekonomi nasional, serta menjadi tanggung jawab bank sentral,” ujar Purbaya di Surabaya, Jawa Timur.
Purbaya juga memastikan bahwa rencana redenominasi tidak akan dilakukan pada tahun 2025 maupun 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut bersifat strategis dan tidak dapat diambil secara terburu-buru tanpa perhitungan yang matang.
Masuk Dokumen Strategis Kemenkeu, Tapi Belum Ada Jadwal Pasti
Meski belum akan dijalankan, wacana redenominasi tetap tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah mencantumkan rencana jangka panjang untuk melakukan penyederhanaan nilai nominal rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1, dengan tujuan meningkatkan efisiensi sistem transaksi dan memperkuat persepsi stabilitas mata uang nasional.
“Kami menyiapkan arah kebijakan jangka panjang, tapi waktunya tetap menunggu kesiapan sistem dan koordinasi dengan Bank Indonesia,” ungkapnya.
Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Dalam kunjungannya ke Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Purbaya juga memaparkan strategi pemerintah untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menyampaikan optimisme bahwa perekonomian Indonesia bisa tumbuh lebih cepat di tahun-tahun mendatang berkat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter.
“Kami ingin memastikan ekonomi bisa tumbuh lebih cepat. Tahun depan kami targetkan di kisaran enam persen, dan bisa meningkat lagi secara bertahap,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah terus berupaya memperkuat fondasi ekonomi domestik melalui peningkatan investasi, pengendalian inflasi, serta pengembangan sektor produktif seperti industri, pertanian, dan digital ekonomi.
Edukasi Ekonomi untuk Generasi Muda
Purbaya juga menyoroti pentingnya edukasi ekonomi bagi kalangan mahasiswa agar memahami arah kebijakan pemerintah dan berperan aktif dalam pembangunan.
Menurutnya, generasi muda harus menumbuhkan optimisme dan keyakinan terhadap potensi ekonomi Indonesia yang kuat dan resilien di tengah tantangan global.
“Mahasiswa perlu tahu arah kebijakan yang sedang dijalankan, supaya mereka bisa ikut berkontribusi dan memahami alasan pemerintah mengambil langkah-langkah tersebut,” tutur Purbaya.
Pemerintah berharap melalui sosialisasi semacam ini, kesadaran publik terhadap kebijakan ekonomi nasional dapat meningkat dan menciptakan kolaborasi positif antara dunia pendidikan, sektor usaha, dan pemerintah.
Untuk berita ekonomi, kebijakan fiskal, dan analisis terbaru, kunjungi: JurnalLugas.Com
