JurnalLugas.Com – Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas di tengah upaya kedua negara mencari jalan keluar melalui jalur diplomasi.
Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf melontarkan kritik tajam terhadap pendekatan Washington yang dinilainya penuh inkonsistensi dan tidak mencerminkan komitmen dalam proses perundingan.
Melalui pernyataannya di platform X pada Jumat (7/8/2026), Ghalibaf menilai pemerintah Amerika Serikat berulang kali mempertontonkan pola diplomasi yang tidak memberikan kepastian.
Menurutnya, ancaman serangan militer yang kemudian dibatalkan dan kembali diganti dengan ajakan berunding hanya memperpanjang ketidakpercayaan di antara kedua negara.
Ghalibaf, yang juga memimpin tim negosiator Iran dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat, menyebut pola tersebut sebagai “diplomasi sandiwara” yang terus berulang.
“Awalnya mengancam serangan besar, kemudian berubah menjadi ajakan bernegosiasi. Pola seperti itu terus diulang,” ujar Ghalibaf.
Ia menambahkan bahwa strategi yang mengandalkan tekanan politik, ancaman, janji yang tidak dipenuhi, hingga penyebaran informasi yang dianggap menyesatkan justru menunjukkan kegagalan dalam membangun hubungan diplomatik yang sehat.
Menurutnya, solusi terbaik adalah menghormati komitmen yang telah disepakati tanpa terus menggunakan tekanan sebagai alat negosiasi.
“Kami hanya meminta fakta dihormati dan komitmen dijalankan. Tidak perlu lagi ada sandiwara,” tegasnya.
Pernyataan tersebut muncul sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan bahwa pemerintahannya tengah terlibat dalam pembicaraan mengenai pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Trump bahkan memberi sinyal bahwa kesepakatan baru berpeluang tercapai dalam waktu dekat.
Selat Hormuz sendiri menjadi salah satu titik strategis perdagangan energi dunia. Jalur laut tersebut dilalui sebagian besar pengiriman minyak dari kawasan Teluk sehingga setiap perkembangan politik di wilayah itu selalu menjadi perhatian pasar internasional.
Meski proses negosiasi kembali dibuka, hubungan kedua negara masih dibayangi ketegangan militer.
Dalam beberapa pekan terakhir, Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap sejumlah fasilitas militer milik Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).
Sebagai balasan, Iran menyerang fasilitas militer Amerika Serikat yang berada di sejumlah negara kawasan Teluk, termasuk Yordania, Bahrain, dan Kuwait.
Konflik tersebut terjadi meskipun sebelumnya kedua negara telah menandatangani nota kesepahaman pada Juni 2026 sebagai langkah awal menuju penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.
Namun, proses menuju kesepakatan final mengalami hambatan setelah kedua pihak berbeda pandangan mengenai jaminan keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Situasi semakin memanas ketika Trump pada pekan lalu kembali mengeluarkan ancaman akan melakukan serangan besar terhadap Iran.
Ia bahkan sempat menyebut fasilitas energi, jembatan, dan pembangkit listrik sebagai target yang berpotensi diserang apabila negosiasi tidak membuahkan hasil.
Beberapa waktu kemudian, Presiden AS menyatakan rencana serangan tersebut dibatalkan karena Iran bersedia kembali mengikuti perundingan.
Sejumlah media di Amerika Serikat juga melaporkan bahwa keputusan menunda operasi militer diduga dipengaruhi pertimbangan teknis, termasuk keterbatasan persediaan rudal pencegat yang dimiliki Washington.
Di tengah dinamika tersebut, perhatian dunia kini tertuju pada kelanjutan negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat.
Keberhasilan atau kegagalan pembicaraan diperkirakan tidak hanya memengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah, tetapi juga berdampak terhadap pasar energi, jalur perdagangan internasional, dan keamanan pelayaran global.
Ikuti perkembangan berita internasional, geopolitik, dan ekonomi dunia terbaru hanya di JurnalLugas.Com.
(Dahlan)
