JurnalLugas.Com — Pemerintah Thailand secara resmi menghentikan sementara pelaksanaan kesepakatan damai dengan Kamboja yang sebelumnya difasilitasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Langkah tegas ini diambil usai dua prajurit Thailand menjadi korban ledakan ranjau di perbatasan pada Minggu, 9 November 2025.
Ketegangan di Perbatasan Kembali Memanas
Juru bicara pemerintah Thailand, Siripong Angkasakulkiat, menyampaikan bahwa seluruh tindak lanjut dari deklarasi bersama yang baru berlangsung sepekan kini dihentikan. Penghentian itu mencakup proses pembebasan 18 tentara Kamboja yang sebelumnya ditahan oleh otoritas Thailand.
“Situasi di lapangan belum stabil dan terlalu berisiko untuk melanjutkan kerja sama lintas batas,” ujar Siripong A. kepada media nasional, Senin (10/11).
Ledakan Ranjau Lukai Dua Prajurit
Menurut laporan resmi Tentara Kerajaan Thailand, dua prajurit mengalami luka-luka setelah menginjak ranjau darat yang diduga baru dipasang di area patroli Provinsi Si Sa Ket, wilayah yang berbatasan langsung dengan Kamboja.
Salah satu prajurit mengalami luka serius di kaki, sementara rekannya mengalami sesak dada akibat efek gelombang ledakan.
Peristiwa ini menjadi insiden ketujuh dalam empat bulan terakhir di kawasan perbatasan tersebut. Pada Juli lalu, serangkaian ledakan bahkan memicu bentrokan paling mematikan antara kedua negara dalam beberapa tahun terakhir.
Dampak terhadap Kesepakatan Damai Kuala Lumpur
Akibat insiden ini, Thailand menangguhkan implementasi Kesepakatan Damai Kuala Lumpur, perjanjian yang didukung Amerika Serikat dan ditandatangani pada Oktober 2025.
Kesepakatan itu sejatinya mencakup agenda perlucutan senjata dan normalisasi hubungan militer antara Bangkok dan Phnom Penh.
Rencana pembebasan 18 tentara Kamboja yang dijadwalkan pada 21 November juga resmi ditunda. Selain itu, penarikan senjata berat dari zona perbatasan, yang sebelumnya direncanakan berlangsung antara 1 November hingga 31 Desember, turut dibekukan hingga ada keputusan baru.
Pemerintah Thailand Tunggu Kejelasan dan Respons Kamboja
Hingga berita ini diterbitkan, Kementerian Pertahanan Kamboja belum mengeluarkan tanggapan resmi. Pemerintah Thailand menyatakan akan segera melaporkan insiden ini ke tim pengamat ASEAN untuk memastikan langkah lanjutan yang sesuai dengan hukum internasional.
Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mengambil risiko terhadap keamanan nasional.
“Segala proses diplomatik dan militer sementara dihentikan sampai ada kejelasan lebih lanjut mengenai keamanan di wilayah perbatasan,” ujar PM Anutin C. dalam konferensi pers di Bangkok.
Anutin dijadwalkan melakukan kunjungan ke Provinsi Si Sa Ket pada Selasa (11/11) untuk menjenguk prajurit yang terluka sekaligus memimpin rapat koordinasi dengan pejabat militer terkait langkah strategis Thailand berikutnya.
Baca berita selengkapnya hanya di JurnalLugas.Com
