JurnalLugas.Com — Pemerintah memastikan kondisi pangan nasional, khususnya komoditas beras, masih berada dalam situasi aman di tengah fluktuasi harga yang terjadi di sejumlah daerah. Ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang kini mencapai sekitar lima juta ton disebut menjadi faktor utama penyangga stabilitas harga di pasar.
Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, pedagang, dan masyarakat sebagai konsumen.
Menurut Amran, kebijakan harga pangan tidak boleh hanya berpihak pada satu kelompok. Pemerintah harus memastikan petani tetap mendapatkan keuntungan yang layak agar produksi padi nasional terus berjalan.
“Petani harus untung supaya tetap menanam. Kalau petani merugi, produksi menurun dan Indonesia bisa bergantung pada impor,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa 12 Mei 2026.
Untuk menjaga harga gabah di tingkat petani, pemerintah tetap menerapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan tersebut dinilai penting terutama saat musim panen raya agar harga tidak jatuh di tingkat produsen.
Di sisi lain, pemerintah juga mempertahankan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) guna menjaga harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat.
Berdasarkan pantauan terbaru Bapanas hingga 10 Mei 2026, rata-rata harga beras premium nasional tercatat berada di kisaran Rp15.758 per kilogram. Meski masih berada di atas HET di beberapa wilayah Indonesia timur, harga tersebut sedikit mengalami penurunan dibanding pekan sebelumnya.
Sementara itu, harga beras medium secara nasional masih relatif stabil di kisaran Rp13.444 per kilogram atau hanya mengalami kenaikan tipis sekitar 0,06 persen.
Kondisi harga gabah di tingkat petani juga masih dinilai cukup baik. Secara nasional, harga gabah kering panen tercatat rata-rata Rp6.925 per kilogram. Sulawesi Tenggara menjadi wilayah dengan harga gabah terendah, sedangkan Sumatera Barat mencatat harga tertinggi.
Pemerintah menilai stok CBP yang besar memberi ruang intervensi lebih luas untuk menjaga keseimbangan pasar hingga semester kedua tahun ini.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan optimalisasi distribusi akan dilakukan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta bantuan pangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurutnya, operasi pasar tetap dilakukan secara selektif agar tidak mengganggu harga gabah di tingkat petani, namun tetap mampu menekan lonjakan harga di pasar konsumen.
“Stok beras nasional saat ini relatif aman sehingga intervensi pemerintah bisa dilakukan secara terukur,” kata Ketut.
Sinyal positif juga terlihat dari data terbaru Badan Pusat Statistik terkait Indeks Perkembangan Harga (IPH) pangan strategis pada minggu pertama Mei 2026.
Direktur Statistik Harga BPS Sarpono menyebut jumlah daerah yang mengalami penurunan IPH lebih banyak dibanding wilayah yang mengalami kenaikan harga pangan.
Data BPS menunjukkan sebanyak 23 provinsi mengalami penurunan IPH, sedangkan 15 provinsi lainnya mengalami kenaikan. Untuk komoditas beras, jumlah kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan harga juga mulai berkurang dibanding akhir April lalu.
Pemerintah optimistis kombinasi stok CBP yang kuat, distribusi SPHP, dan operasi pasar yang terukur dapat menjaga harga beras tetap terkendali hingga beberapa bulan ke depan.
Selain menjaga daya beli masyarakat, stabilitas harga beras juga dianggap penting untuk mempertahankan semangat produksi petani sebagai fondasi ketahanan pangan nasional.
Baca berita ekonomi dan pangan terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(Endarto)
