JurnalLugas.Com — Menjelang pemungutan suara Dewan Keamanan PBB terkait rancangan resolusi perdamaian Gaza yang diajukan Amerika Serikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali mempertegas penolakan pemerintahannya terhadap pembentukan negara Palestina. Sikap tegas ini menjadi sorotan global, terutama karena resolusi baru tersebut mulai menyentuh isu pembangunan negara Palestina di masa depan.
Rancangan resolusi yang akan dibahas pada Senin itu merupakan tindak lanjut dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang ditengahi Presiden AS Donald Trump. Dalam draf itu, Dewan Keamanan memberikan dukungan internasional terhadap pembentukan administrasi transisi serta penempatan pasukan keamanan global sementara di Gaza yang hancur akibat perang berkepanjangan.
Berbeda dari versi sebelumnya, draf terbaru kini memuat elemen kemungkinan terbentuknya negara Palestina—poin sensitif yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Israel.
Netanyahu: “Posisi kami tetap. Tidak ada negara Palestina.”
Dalam rapat kabinet Minggu, 16 November 2025, Netanyahu menegaskan bahwa posisinya tidak berubah.
“Penolakan kami terhadap negara Palestina di wilayah mana pun tetap seperti sebelumnya,” ujarnya dalam forum tertutup, menurut ringkasan rapat yang dibagikan pemerintah.
Netanyahu selama puluhan tahun dikenal sebagai figur yang konsisten menolak pembentukan negara Palestina. Ia beralasan bahwa langkah tersebut dapat dianggap sebagai kemenangan bagi Hamas dan menciptakan ancaman baru di perbatasan Israel.
Tekanan Menguat dari Koalisi Kanan Israel
Sikap keras Netanyahu juga dipicu tekanan politik dari internal koalisi. Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich, menuduh Netanyahu tidak cukup tegas merespons gelombang pengakuan negara Palestina oleh sejumlah negara Barat.
Smotrich bahkan mendesak pemerintah merumuskan pernyataan resmi yang lebih eksplisit.
“Kita harus memberi sinyal tegas kepada dunia bahwa negara Palestina tidak akan pernah berdiri di tanah ini,” tulisnya di platform X.
Netanyahu menanggapi tekanan tersebut dengan pernyataan lugas di rapat kabinet.
“Saya tak memerlukan validasi dari siapa pun. Posisi saya sudah jelas sejak lama,” ujarnya menekankan.
Menteri Israel Kompak Menolak Draf AS
Rancangan resolusi AS itu tak hanya ditolak oleh Netanyahu, tetapi juga oleh sejumlah anggota kabinet lainnya.
Menteri Pertahanan Israel, Katz, menulis pernyataan pendek namun tegas di X:
“Pendiriannya jelas: kami tidak akan mengizinkan berdirinya negara Palestina.”
Menteri Luar Negeri Gideon Saar menyampaikan sikap serupa. Ia menyebut bahwa Israel “tak akan menyetujui entitas yang dianggap sebagai negara teror di pusat Tanah Israel.”
Pernyataan paling keras datang dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir. Ia bahkan menyebut identitas Palestina sebagai sebuah “rekayasa politik” untuk menekan Israel.
Situasi Gaza dan Tekanan Global
Perang berkepanjangan di Gaza membuat tekanan internasional terhadap Israel semakin kuat. Pada September lalu, Inggris, Australia, dan Kanada resmi mengakui negara Palestina. Netanyahu menyebut langkah itu sebagai “bonus politik bagi Hamas.”
Di sisi lain, tahap pertama kesepakatan gencatan senjata telah menghasilkan pembebasan 20 sandera Israel terakhir yang masih hidup, serta hampir seluruh 28 jenazah sandera yang ditahan kelompok militan Palestina. Sebagai balasan, Israel membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina sekaligus menyerahkan 330 jenazah.
Ketegangan politik ini membuat pemungutan suara di DK PBB diprediksi menjadi salah satu momen paling menentukan dalam dinamika konflik Israel–Palestina tahun 2025.
Selengkapnya kunjungi:
JurnalLugas.Com
