JurnalLugas.Com — Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah menyiapkan dana jumbo sebesar Rp335 triliun yang sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program ini tidak hanya menyasar perbaikan gizi masyarakat, tetapi juga dirancang sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pendanaan MBG memiliki dasar fiskal yang kuat sehingga pelaksanaannya dapat berjalan aman dan berkelanjutan. Ia menyebut jaminan APBN menjadi faktor utama yang memastikan layanan gizi tetap berjalan konsisten bagi masyarakat penerima manfaat.
“Pendanaannya sudah disiapkan negara melalui APBN, sehingga program ini memiliki kepastian dan bisa dijalankan secara berkelanjutan,” ujar Airlangga dalam forum Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) di Jakarta.
Pada 2026, program MBG ditargetkan menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat di berbagai daerah. Cakupan tersebut menjadikan MBG sebagai salah satu program sosial terbesar yang pernah dijalankan pemerintah, baik dari sisi anggaran maupun jumlah penerima.
Lebih jauh, Airlangga menjelaskan bahwa MBG memiliki efek ekonomi yang signifikan melalui skema operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam model ini, pembayaran dilakukan di awal sebelum proses produksi makanan, sehingga pelaksana memiliki arus kas yang sehat dan stabil.
“Skema ini membuat arus kas pelaksana kuat. Dibayar lebih dulu, baru produksi, sehingga pelaku usaha punya kepastian modal,” ungkapnya.
Model bisnis tersebut dinilai mendorong tumbuhnya unit-unit SPPG baru. Dari hasil pemantauan pemerintah, sejumlah pengelola yang telah menjalankan satu dapur SPPG menunjukkan minat untuk memperluas usaha dengan membangun dapur tambahan. Hal ini memperlihatkan adanya kepercayaan pasar terhadap keberlanjutan program MBG.
Di tingkat daerah, dampak program ini mulai terasa. Airlangga mencontohkan Lamongan sebagai wilayah yang menunjukkan partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam membangun dan mengelola SPPG. Kondisi ini mencerminkan efek pengganda ekonomi, di mana program gizi mampu menggerakkan aktivitas usaha lokal dan ekonomi kerakyatan.
Dari sisi distribusi anggaran, pemerintah memperkirakan penyaluran dana MBG mencapai hampir Rp80 triliun setiap kuartal. Dana tersebut mengalir langsung ke tingkat akar rumput, jauh lebih besar dibandingkan stimulus fiskal pada periode yang sama tahun sebelumnya.
“Jika dana sebesar itu masuk langsung ke masyarakat, tentu dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan sangat terasa,” kata Airlangga.
Penyaluran dana secara masif ini diyakini dapat mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga, memperkuat produksi pangan, serta membuka lapangan kerja baru. Program MBG diperkirakan mampu menyerap hingga tiga juta tenaga kerja, sejalan dengan proyeksi bahwa setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan ratusan ribu pekerjaan.
Secara keseluruhan, Airlangga menilai MBG berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ia memperkirakan program ini mampu mendorong pertumbuhan hingga 7 persen. Bahkan jika hanya terealisasi separuhnya, tambahan pertumbuhan sekitar tiga persen dinilai sudah sangat berarti.
“Program ini dirancang untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat,” tegasnya.
Dengan kombinasi kebijakan sosial dan ekonomi yang terintegrasi, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi sehat, produktif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat ekonomi nasional pada 2026.
Simak berita ekonomi dan kebijakan nasional lainnya di https://jurnalluguas.com
