JurnalLugas.Com — Putusan hukum tertinggi di Amerika Serikat mengguncang lanskap perdagangan global. Ketua Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa, Bernd Lange, menyebut keputusan tersebut sebagai momentum penting untuk mengakhiri praktik “tarif tak terbatas” yang selama ini menjadi sorotan dalam kebijakan dagang Washington.
Mahkamah Agung AS Batasi Wewenang Tarif Darurat
Pada Jumat (20/2), Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tidak memberikan kewenangan kepada presiden untuk memberlakukan tarif secara menyeluruh atas dasar keadaan darurat ekonomi.
Putusan ini secara langsung membatasi ruang gerak kebijakan tarif besar-besaran yang sebelumnya diterapkan Presiden Donald Trump dengan menggunakan payung hukum darurat tersebut.
Bagi kalangan pengamat perdagangan internasional, keputusan ini berpotensi menjadi preseden penting dalam mempertegas batas antara kewenangan eksekutif dan kontrol legislatif di bidang kebijakan ekonomi luar negeri.
Parlemen Eropa Soroti Supremasi Hukum
Melalui pernyataannya di platform X, Lange menyambut positif putusan tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusan itu menjadi “sinyal kuat bagi tegaknya supremasi hukum,” sekaligus mengingatkan bahwa “seorang presiden tidak berada di atas kerangka hukum yang berlaku.”
Sebagai Ketua Komite Perdagangan Internasional di Parlemen Eropa, Lange menilai dampak putusan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh, terutama dalam konteks hubungan dagang transatlantik yang tengah dinegosiasikan ulang.
Menurutnya, dinamika hukum di AS dapat memengaruhi stabilitas serta kepastian regulasi dalam hubungan dagang antara Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Dampak terhadap Kesepakatan UE–AS
Lange mengungkapkan bahwa ia telah menggelar pertemuan dengan tim negosiasi Parlemen Eropa pada Senin (23/2). Agenda utama pertemuan tersebut adalah mengevaluasi potensi implikasi hukum dari putusan Mahkamah Agung terhadap proses ratifikasi dan implementasi kesepakatan perdagangan UE–AS.
Komite Perdagangan Internasional dijadwalkan melakukan pemungutan suara pada 23–24 Februari terhadap dua proposal legislatif. Proposal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan komitmen Uni Eropa dalam kesepakatan politik yang sebelumnya dicapai oleh Trump dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, di Turnberry, Skotlandia, pada 27 Juli 2025.
Kesepakatan itu dirancang untuk meredakan ketegangan tarif serta memperkuat kerja sama ekonomi strategis antara kedua blok ekonomi terbesar dunia.
Era Baru Kebijakan Tarif?
Putusan Mahkamah Agung AS dinilai dapat menandai pergeseran penting dalam praktik kebijakan perdagangan Amerika. Selama beberapa tahun terakhir, penggunaan dasar “kewenangan darurat” dalam penetapan tarif memicu perdebatan hukum dan politik, baik di dalam negeri AS maupun di panggung internasional.
Dengan adanya pembatasan ini, kebijakan tarif di masa depan diperkirakan harus melalui mekanisme yang lebih ketat dan transparan. Hal tersebut berpotensi menciptakan kepastian hukum yang lebih besar bagi mitra dagang, termasuk Uni Eropa.
Bagi pelaku pasar global, keputusan ini bukan sekadar isu domestik AS, melainkan faktor krusial yang dapat memengaruhi stabilitas rantai pasok internasional, arus investasi, serta arah negosiasi perdagangan multilateral.
Ke depan, perhatian kini tertuju pada bagaimana pemerintahan AS menyesuaikan strategi dagangnya serta bagaimana Uni Eropa merespons dinamika hukum terbaru tersebut dalam proses legislasi internalnya.
Untuk membaca analisis ekonomi dan politik global lainnya, kunjungi https://JurnalLugas.Com
