JurnalLugas.Com – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memastikan tetap akan menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada September 2026.
Keputusan tersebut disampaikan di tengah munculnya desakan agar otoritas Amerika Serikat menindaklanjuti surat perintah penangkapan yang telah diterbitkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Pernyataan Netanyahu sekaligus menjadi respons terhadap sikap Wali Kota New York City, Zohran Mamdani, yang sebelumnya mendorong agar surat perintah ICC dijalankan apabila pemimpin Israel itu memasuki wilayah Amerika Serikat.
Meski isu tersebut terus menjadi sorotan internasional, Netanyahu menegaskan dirinya tidak memiliki niat membatalkan perjalanan ke markas besar PBB.
“Saya tetap akan datang ke New York dan menyampaikan kebenaran,” ujar Netanyahu, Selasa (29/7/2026).
Dalam keterangannya, Netanyahu juga melontarkan kritik keras kepada Mamdani. Ia menilai pernyataan politikus tersebut justru memperuncing perpecahan di tengah masyarakat New York, khususnya terhadap komunitas Yahudi.
Menurut Netanyahu, narasi yang dibangun Mamdani berpotensi memicu kebencian antarkelompok. Bahkan, ia membandingkan situasi tersebut dengan meningkatnya sentimen anti-Yahudi yang pernah terjadi di Eropa sebelum Perang Dunia II.
Pernyataan itu kembali memicu perdebatan mengenai batas antara kritik terhadap kebijakan pemerintah Israel dengan tuduhan antisemitisme.
Sejumlah pengamat dan kelompok hak asasi manusia selama ini menilai kritik terhadap tindakan militer Israel tidak dapat serta-merta disamakan dengan kebencian terhadap etnis atau agama tertentu.
Di sisi lain, Zohran Mamdani sebelumnya secara terbuka menyebut Netanyahu sebagai “penjahat perang” dan meminta pemerintah Amerika Serikat menghormati mekanisme hukum internasional dengan menindaklanjuti surat perintah penangkapan ICC apabila Netanyahu datang ke wilayah AS.
Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru memberikan sinyal dukungan kepada sekutunya tersebut. Trump menegaskan Netanyahu tidak akan ditangkap selama melakukan kunjungan ke Amerika Serikat.
Kontroversi tersebut berakar dari keputusan ICC pada November 2024 yang menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant. Keduanya diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkaitan dengan operasi militer di Jalur Gaza.
Perang yang berlangsung sejak Oktober 2023 telah menimbulkan korban jiwa dalam jumlah sangat besar dan menjadi perhatian dunia internasional. Konflik berkepanjangan itu juga terus memunculkan tekanan diplomatik terhadap Israel di berbagai forum global.
Selain membahas rencana kunjungannya ke New York, Netanyahu turut mengungkap hasil pertemuannya dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih.
Ia menggambarkan pembicaraan tersebut berlangsung sangat positif dan menjadi salah satu pertemuan terbaik yang pernah dilakukan kedua pemimpin.
Netanyahu menegaskan hubungan strategis antara Israel dan Amerika Serikat tetap solid di tengah berbagai kritik yang berkembang. Menurutnya, kedua negara memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.
“Kami memiliki komitmen yang sama dan tidak ingin rezim di Teheran memiliki senjata nuklir,” kata Netanyahu.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa selain isu konflik Gaza, kerja sama keamanan regional dan program nuklir Iran tetap menjadi agenda utama dalam hubungan bilateral Israel dan Amerika Serikat.
Di tengah meningkatnya tekanan hukum internasional, rencana kehadiran Netanyahu pada Sidang Umum PBB diperkirakan akan menjadi salah satu perhatian terbesar komunitas global.
Selain menjadi ajang diplomasi, kunjungan itu juga berpotensi kembali memunculkan perdebatan mengenai implementasi hukum internasional, hubungan Amerika Serikat dengan Israel, serta dinamika politik di Timur Tengah.
Ikuti berita internasional terbaru, analisis politik global, dan perkembangan isu dunia lainnya di https://JurnalLugas.Com.
(Dahlan)
