JurnalLugas.Com — Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, akhirnya buka suara terkait polemik ceramahnya yang viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Sabtu (18/4), ia menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatannya memberikan klarifikasi kepada publik.
JK mengaku baru kembali dari Jepang pada subuh hari, sehingga belum sempat merespons isu yang berkembang sebelumnya. “Saya minta maaf karena baru hari ini bisa menjelaskan. Saya baru tiba dari luar negeri,” ujarnya singkat.
Konteks Ceramah yang Dipersoalkan
Dalam penjelasannya, JK menekankan bahwa ceramah yang disampaikannya di Masjid Universitas Gadjah Mada berlangsung dalam konteks ibadah Ramadhan, yang dihadiri oleh kalangan muslim dan komunitas akademik.
Menurutnya, pemahaman terhadap konteks audiens sangat penting agar tidak terjadi salah tafsir. Ia menyebut ceramah tersebut bersifat internal, reflektif, dan berbasis pengalaman sejarah.
“Ini ceramah Ramadhan di masjid, audiensnya jelas, dan disampaikan di lingkungan kampus. Jadi harus dilihat secara utuh, bukan sepotong-sepotong,” jelasnya.
Menyinggung Konflik Lama sebagai Pembelajaran
Dalam forum tersebut, JK sempat menampilkan potongan video konflik Maluku dan Poso yang terjadi sekitar dua dekade lalu. Ia menilai generasi muda perlu memahami sejarah konflik sebagai pelajaran penting untuk menjaga persatuan.
Video yang ditampilkan, kata JK, hanya sebagian kecil dari keseluruhan peristiwa. “Itu hanya pengantar. Banyak hal tidak terekam karena saat itu jurnalis hanya bisa mengakses wilayah kota,” katanya.
Ia menambahkan bahwa tujuan pemutaran video tersebut bukan untuk membuka luka lama, melainkan sebagai refleksi agar konflik serupa tidak terulang.
Tegaskan Pesan Perdamaian
JK menegaskan bahwa inti ceramahnya adalah tentang strategi perdamaian, bukan seperti yang dituduhkan sebagian pihak. Ia menyayangkan adanya potongan video yang beredar tanpa konteks lengkap.
“Tema saya jelas tentang perdamaian. Bagaimana menyelesaikan konflik, bukan memicu perpecahan,” tegasnya.
Ceramah tersebut diketahui berlangsung pada 5 Maret 2026, namun baru viral di pertengahan April setelah potongan videonya menyebar luas di media sosial.
Dilaporkan ke Polisi
Kontroversi semakin memanas setelah Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) melaporkan JK ke Polda Metro Jaya pada 12 April 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan dalam ceramah yang dinilai menyinggung isu sensitif, termasuk soal konsep mati syahid.
Menanggapi hal ini, JK tidak memberikan komentar panjang, namun menegaskan bahwa seluruh isi ceramahnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan historis.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya literasi konteks dalam memahami informasi yang beredar di ruang digital. Di tengah arus viralitas, potongan narasi tanpa utuh seringkali memicu kesalahpahaman publik.
JK berharap klarifikasinya dapat meluruskan persepsi dan mengembalikan fokus pada pesan utama yang ingin ia sampaikan: menjaga perdamaian dan persatuan bangsa.
Baca berita mendalam lainnya hanya di JurnalLugas.Com
(SF)
