JurnalLugas.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan masih menghadapi tantangan keterbatasan jumlah penyidik dalam menangani berbagai perkara korupsi yang terus bertambah. Kondisi tersebut membuat lembaga antirasuah harus menerapkan skala prioritas agar proses penegakan hukum tetap berjalan efektif.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kecepatan penanganan sejumlah kasus. Menurutnya, satuan tugas penyidikan kerap menangani lebih dari satu perkara dengan tingkat kompleksitas yang berbeda-beda.
“Kami harus menentukan prioritas penanganan perkara agar sumber daya yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
OTT dan Tersangka Ditahan Jadi Prioritas
Dalam menentukan prioritas, KPK lebih dahulu memfokuskan perhatian pada perkara yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) maupun kasus yang tersangkanya telah menjalani penahanan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses hukum terhadap perkara yang bersifat mendesak tidak mengalami hambatan.
Kondisi ini juga menjadi salah satu alasan mengapa beberapa kasus membutuhkan waktu lebih panjang sebelum memasuki tahap penahanan tersangka maupun pelimpahan berkas perkara.
Kasus Gedung Pemkab Lamongan Molor
Salah satu perkara yang mendapat perhatian publik adalah dugaan korupsi pembangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang berlangsung pada tahun anggaran 2017 hingga 2019.
Meski proses penyidikan telah dimulai sejak 2023, perkembangan kasus tersebut dinilai berlangsung cukup lama. KPK menjelaskan bahwa penyidik harus menunggu hasil penghitungan kerugian negara yang melibatkan lembaga ahli dan instansi terkait.
Taufik menyebut proses tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kendali penyidik karena membutuhkan pemeriksaan teknis terhadap kesesuaian antara kontrak pekerjaan dengan kondisi bangunan yang telah dikerjakan.
“Penghitungan kerugian negara memerlukan kajian ahli dan pemeriksaan lapangan sehingga waktu penyelesaiannya tidak bisa dipastikan sejak awal,” katanya.
Kerugian Negara Capai Rp35,7 Miliar
Dalam perkembangan terbaru, KPK mengungkap nilai kerugian negara dalam kasus pembangunan gedung Pemkab Lamongan mencapai sekitar Rp35,7 miliar.
Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka berasal dari unsur pejabat pelaksana proyek maupun pihak swasta yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan.
Tiga tersangka telah menjalani proses penahanan, yakni Mokh. Sukiman, Ahmad Abdillah, dan Herman Dwi Haryanto. Sementara satu tersangka lainnya, Muhammad Yanuar Marzuki, akan menjalani proses hukum pada tahap berikutnya.
Pengakuan KPK mengenai keterbatasan jumlah penyidik menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi lembaga tersebut dalam mengusut kasus korupsi di berbagai daerah. Di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap pemberantasan korupsi, kebutuhan penambahan personel dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat penyelesaian perkara dan memperkuat efektivitas penegakan hukum.
Dengan beban perkara yang terus bertambah dan kompleksitas penyidikan yang semakin tinggi, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu langkah strategis agar penanganan kasus korupsi dapat berlangsung lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Sumber berita nasional terkini lainnya dapat diakses melalui JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
