JurnalLugas.Com – Wacana memperluas pembelajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia mulai menjadi perhatian berbagai kalangan. Di tengah meningkatnya kerja sama internasional dan kebutuhan penguasaan bahasa asing, muncul pertanyaan besar: apakah sistem pendidikan nasional sudah siap menerima mata pelajaran baru tersebut?
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai rencana memasukkan bahasa Prancis ke dalam kurikulum pendidikan perlu melalui kajian menyeluruh sebelum diterapkan secara nasional. Menurutnya, kebijakan pendidikan tidak dapat dijalankan secara instan tanpa melihat kesiapan di lapangan.
“Pemerintah perlu melakukan pemetaan secara matang agar kebijakan ini memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru,” ujarnya, Selasa 02 Juni 2026.
Penguasaan Bahasa Asing Dinilai Penting di Era Global
Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan hubungan internasional membuat kemampuan berbahasa asing semakin dibutuhkan. Selain bahasa Inggris yang telah lama menjadi bahasa global, sejumlah negara kini mulai mendorong penguasaan bahasa asing lain sebagai bekal menghadapi persaingan dunia kerja dan pendidikan internasional.
Bahasa Prancis sendiri merupakan salah satu bahasa resmi yang digunakan di berbagai organisasi dunia dan dipakai oleh jutaan orang di berbagai negara. Karena itu, pengenalan bahasa tersebut dinilai dapat membuka peluang lebih luas bagi generasi muda Indonesia dalam bidang akademik, diplomasi, maupun ekonomi.
Namun demikian, para pengamat pendidikan menilai bahwa keberhasilan program bahasa asing tidak hanya bergantung pada kurikulum, melainkan juga kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung.
Guru dan Infrastruktur Pendidikan
Salah satu persoalan utama yang disorot adalah ketersediaan tenaga pengajar bahasa Prancis. Hingga kini, jumlah lulusan pendidikan bahasa Prancis di Indonesia masih terbatas dibanding kebutuhan sekolah yang tersebar di seluruh daerah.
Selain tenaga pendidik, pemerintah juga harus mempersiapkan buku ajar, modul pembelajaran, pelatihan guru, hingga sistem evaluasi yang sesuai dengan standar pendidikan nasional.
Menurut Lalu Hadrian, pemerintah perlu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar sebelum kebijakan diterapkan.
“Harus jelas apakah nantinya menjadi mata pelajaran wajib atau pilihan, serta bagaimana tahapan penerapannya,” katanya.
Ia menilai penerapan bertahap di sekolah tertentu bisa menjadi opsi sebelum kebijakan diperluas secara nasional.
Jangan Abaikan Persoalan Pendidikan yang Belum Tuntas
Di tengah munculnya wacana baru tersebut, DPR juga mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan berbagai persoalan pendidikan yang masih membutuhkan perhatian serius.
Isu kesejahteraan guru, status tenaga pendidik PPPK, pemerataan kualitas pendidikan, hingga peningkatan sarana belajar masih menjadi pekerjaan rumah yang dinilai lebih mendesak.
Sejumlah kalangan pendidikan berpendapat bahwa inovasi kurikulum memang penting, tetapi penyelesaian masalah dasar pendidikan tetap harus menjadi prioritas utama agar kualitas pembelajaran meningkat secara merata.
Kurikulum Harus Memiliki Arah Jangka Panjang
Pembahasan mengenai bahasa Prancis juga memunculkan diskusi lebih luas mengenai arah kurikulum nasional. Banyak pihak berharap kebijakan pendidikan tidak berubah setiap kali terjadi pergantian pemerintahan atau pimpinan kementerian.
Konsistensi kurikulum dinilai menjadi faktor penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang stabil dan berkelanjutan. Perubahan yang terlalu sering justru berpotensi membingungkan sekolah, guru, maupun peserta didik.
Karena itu, DPR mendorong agar setiap kebijakan baru didasarkan pada kebutuhan jangka panjang bangsa, bukan sekadar respons terhadap momentum diplomasi internasional sesaat.
Perlu Dialog dengan Seluruh Pemangku Kepentingan
Rencana pengajaran bahasa Prancis diperkirakan akan menjadi salah satu agenda pembahasan antara Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam waktu dekat.
Dialog tersebut diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan, skema pelaksanaan, serta dampaknya terhadap dunia pendidikan nasional.
Bagi masyarakat, yang terpenting bukan sekadar hadirnya mata pelajaran baru, melainkan bagaimana kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi siswa dan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global tanpa mengabaikan persoalan pendidikan yang masih membutuhkan solusi nyata.
Baca berita dan artikel pendidikan lainnya di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
