JurnalLugas.Com – Upaya pemerintah memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi memasuki babak baru. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tengah menyiapkan sistem QR Code dinamis guna mencegah praktik penyalahgunaan dan pemalsuan identitas kendaraan yang selama ini dimanfaatkan oknum untuk memperoleh BBM subsidi secara ilegal.
Langkah tersebut muncul setelah terungkap sejumlah kasus penyelundupan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang memanfaatkan barcode atau QR Code palsu untuk mengakses pembelian solar maupun pertalite di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menjelaskan bahwa sistem QR Code yang saat ini digunakan masih bersifat statis sehingga memiliki potensi untuk disalin atau diduplikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Ke depan sistem akan dibuat lebih dinamis sehingga jauh lebih aman dan sulit dipalsukan. Teknologi ini dirancang untuk menutup ruang penyalahgunaan yang memanfaatkan perkembangan kecerdasan buatan,” ujarnya dalam keterangannya di Makassar, Selasa (2/6/2026).
Teknologi AI Jadi Tantangan Baru Pengawasan BBM Subsidi
Menurut Wahyudi, perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), telah membuka peluang baru bagi pelaku kejahatan untuk memanipulasi data kendaraan.
Modus yang ditemukan antara lain menggunakan foto kendaraan untuk membuat identitas palsu, meniru nomor polisi, hingga memalsukan dokumen kendaraan yang kemudian digunakan untuk mendaftarkan akun pembelian BBM subsidi.
Karena itu, BPH Migas berencana menambahkan berbagai lapisan keamanan baru pada sistem digital subsidi energi, termasuk penggunaan PIN dan mekanisme verifikasi berlapis yang lebih sulit dimanipulasi.
“Pengamanan tambahan akan diterapkan agar hak masyarakat yang berhak menerima subsidi benar-benar terlindungi,” kata Wahyudi.
Truk Tangki BBM Diduga Gunakan Identitas Palsu
Dalam pengungkapan kasus terbaru di Sulawesi Selatan, aparat menemukan sejumlah truk tangki yang diduga digunakan untuk menampung BBM subsidi hasil pengumpulan dari berbagai SPBU.
BPH Migas memastikan kendaraan yang diamankan tersebut bukan bagian dari mitra resmi distribusi Pertamina. Indikasi tersebut terlihat dari tidak adanya identitas perusahaan resmi maupun sistem pelacakan yang lazim dimiliki armada transportasi BBM legal.
Wahyudi menegaskan bahwa setiap transportir resmi memiliki dokumen pengiriman, kode identifikasi perusahaan, serta surat jalan yang dapat diverifikasi secara digital.
“Setiap armada resmi memiliki jejak distribusi yang jelas, mulai dari titik pengisian hingga lokasi tujuan. Sistem ini memudahkan pengawasan dan pelacakan,” ujarnya.
Nilai Subsidi BBM di Sulsel Tembus Puluhan Triliun Rupiah
Besarnya anggaran subsidi menjadi alasan utama pengawasan terus diperketat. Untuk wilayah Sulawesi Selatan saja, alokasi solar subsidi mencapai sekitar 0,79 juta kiloliter per tahun dengan nilai ekonomi diperkirakan mencapai Rp15 triliun.
Sementara itu, kuota pertalite mencapai sekitar 1,4 juta kiloliter dengan nilai subsidi mendekati Rp9 triliun. Jika digabungkan, total alokasi subsidi BBM di provinsi tersebut melampaui Rp20 triliun setiap tahun.
Besarnya dana negara yang digelontorkan membuat setiap praktik penyalahgunaan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara sekaligus mengurangi hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ratusan Miliar Rupiah Potensi Kerugian Negara Berhasil Dicegah
Dari hasil pengungkapan jaringan penyalahgunaan BBM subsidi yang dilakukan aparat kepolisian, tercatat lebih dari 229 ribu liter solar dan sekitar 3 ribu liter pertalite berhasil diamankan.
Sebanyak 45 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus yang berkaitan dengan distribusi ilegal BBM bersubsidi.
BPH Migas memperkirakan nilai kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai ratusan miliar rupiah. Untuk komoditas solar saja, potensi kerugian yang dapat diselamatkan diperkirakan mencapai sekitar Rp361 miliar.
Wahyudi juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi BBM subsidi dengan melaporkan dugaan penyalahgunaan kepada pusat pengaduan BPH Migas yang beroperasi selama 24 jam.
Pertamina Perkuat Digitalisasi Subsidi
Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional, Deny Sukendar, menyatakan dukungannya terhadap langkah aparat penegak hukum dan BPH Migas dalam memberantas penyalahgunaan BBM subsidi.
Menurutnya, Pertamina terus memperkuat program digitalisasi subsidi energi di seluruh SPBU, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, agar distribusi BBM dan LPG bersubsidi dapat tepat sasaran.
“Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta instansi terkait untuk memastikan subsidi diterima oleh pihak yang berhak,” ujarnya.
QR Code Dinamis Jadi Benteng Baru Subsidi Tepat Sasaran
Penerapan QR Code dinamis diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaga akuntabilitas distribusi energi nasional. Dengan sistem yang lebih aman dan sulit dipalsukan, peluang penyalahgunaan subsidi dapat ditekan secara signifikan.
Di tengah semakin canggihnya teknologi digital, pembaruan sistem pengawasan menjadi kebutuhan mendesak agar dana subsidi yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak menerimanya.
Baca berita ekonomi, energi, dan kebijakan publik lainnya di JurnalLugas.Com
(Endarto)
