JurnalLugas.Com — Pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Komisi IX DPR RI menekankan pentingnya penambahan label waktu konsumsi pada setiap paket makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat, khususnya siswa sekolah.
Langkah ini diusulkan sebagai upaya preventif untuk mengurangi risiko keracunan makanan yang diduga kerap terjadi akibat konsumsi makanan yang melewati batas waktu aman.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyampaikan bahwa pelabelan waktu konsumsi harus menjadi standar baru dalam distribusi MBG di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk di wilayah Kepulauan Riau.
Menurutnya, informasi sederhana seperti jam aman konsumsi dapat membantu penerima manfaat lebih disiplin dan memahami batas waktu makanan layak konsumsi.
“Label waktu ini penting ditempel di ompreng MBG, supaya penerima tahu kapan makanan masih aman dimakan,” ujarnya saat meninjau dapur SPPG Polresta Tanjungpinang, Kamis (23/4/2026).
Evaluasi Sistem Distribusi dan Kebersihan SPPG
Selain soal label, Komisi IX DPR juga menyoroti sistem kebersihan dan alur pencucian ompreng di dapur SPPG yang baru beroperasi sekitar tiga bulan tersebut.
Dalam kunjungan lapangan, legislator meminta adanya standarisasi yang lebih ketat agar proses pengolahan hingga distribusi makanan tetap higienis dan sesuai prosedur kesehatan pangan.
Meski demikian, Komisi IX memberikan apresiasi terhadap langkah SPPG di bawah Yayasan Kemala Bhayangkari yang telah menerapkan uji coba atau food tasting sebelum makanan dibagikan kepada siswa.
Praktik tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam mencegah risiko makanan tidak layak konsumsi.
“Tes makanan seperti ini perlu diterapkan di semua SPPG agar keamanan pangan benar-benar terjamin,” tambahnya.
Antusias Siswa dan Catatan Menu Favorit
Usai meninjau dapur produksi, rombongan Komisi IX DPR melanjutkan pemantauan langsung distribusi MBG di SD Katolik Tanjungpinang yang berlokasi tidak jauh dari dapur SPPG.
Dalam kunjungan tersebut, terlihat antusiasme siswa yang tinggi terhadap program MBG. Bahkan sebagian siswa disebut memilih tidak sarapan dari rumah agar bisa menikmati makanan gratis di sekolah.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, menu berbahan ayam menjadi salah satu yang paling disukai siswa.
“Tadi kita lihat sendiri, anak-anak makan dengan lahap. Menu ayam jadi favorit mereka,” ujar Nihayatul.
Dorongan Kolaborasi Sekolah dan SPPG
Komisi IX DPR juga menekankan pentingnya keterlibatan pihak sekolah dalam memberikan masukan terkait menu makanan yang disukai siswa. Hal ini dinilai dapat meningkatkan efektivitas program MBG agar lebih tepat sasaran dan sesuai selera penerima manfaat.
Selain itu, pembentukan grup komunikasi cepat berbasis WhatsApp antara pihak sekolah dan SPPG juga diusulkan sebagai solusi koordinasi ketika terjadi kendala di lapangan.
“Komunikasi cepat antara guru dan pengelola SPPG penting agar masalah bisa segera ditangani,” jelasnya.
Pengawasan Lintas Lembaga Diperkuat
Kunjungan kerja ini turut melibatkan sejumlah lembaga terkait seperti Badan Gizi Nasional (BGN), BKKBN, BPOM, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Kehadiran lintas instansi tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan program gizi nasional.
Komisi IX DPR menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada penyedia makanan, tetapi juga pada sistem pengawasan terpadu dari berbagai pihak agar program berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Pengawasan bersama semua pemangku kepentingan sangat diperlukan agar program pemerintah ini benar-benar memberikan manfaat maksimal,” tutupnya.
Baca berita lainnya JurnalLugas.com
https://JurnalLugas.Com
(SF)
