JurnalLugas.Com — Pemerataan energi kembali menjadi sorotan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi kawasan timur Indonesia. Program BBM Satu Harga dipastikan tetap menjadi tulang punggung akses energi bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya di Provinsi Maluku Utara.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar distribusi energi, tetapi instrumen strategis untuk menjaga denyut ekonomi masyarakat kepulauan. Menurutnya, kesetaraan harga BBM antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Warga di wilayah kepulauan harus mendapatkan akses energi yang sama. Ini menyangkut keadilan dan keberlanjutan ekonomi,” ujarnya dalam kunjungan kerja bersama Komisi XII DPR RI di Ternate.
Ia menambahkan, pemerintah terus memastikan distribusi BBM subsidi dan kompensasi berjalan tepat sasaran. Ketersediaan energi seperti minyak tanah, Biosolar, hingga Pertalite disebut tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pulau-pulau kecil.
Ekspansi Infrastruktur Energi
Hingga akhir 2025, jumlah titik penyalur BBM Satu Harga di kawasan Papua dan Maluku telah mencapai 212 lokasi. Dari jumlah tersebut, 53 titik berada di Maluku Utara. Ke depan, pemerintah merencanakan penambahan lima titik distribusi baru hingga 2029 guna memperluas jangkauan layanan energi.
Langkah ini dinilai krusial mengingat karakter geografis Maluku Utara yang didominasi wilayah laut, sehingga distribusi energi sangat bergantung pada konektivitas antarpulau.
Distribusi Laut Jadi Kunci
Distribusi energi di wilayah kepulauan tidak bisa mengandalkan jalur darat. Peran transportasi laut menjadi vital dalam memastikan BBM sampai ke masyarakat tanpa hambatan. Dalam hal ini, PT Pertamina Patra Niaga disebut telah mengoptimalkan pengiriman melalui kapal dan moda transportasi lainnya secara terjadwal.
Wakil Direktur Utama perusahaan tersebut, Taufik Adityawarman, menyatakan evaluasi distribusi terus dilakukan untuk menghindari keterlambatan pasokan.
“Penyesuaian titik distribusi terus kami lakukan agar ketersediaan BBM dan LPG tetap stabil,” ujarnya.
Tantangan Wilayah Kepulauan
Anggota DPR RI, Syarif Fasha, menyoroti kompleksitas distribusi energi di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara. Ia menilai perlu pendekatan khusus dalam menjaga kelancaran pasokan, mengingat sebagian besar jalur distribusi bergantung pada laut.
“Karakter wilayahnya berbeda. Distribusi tidak bisa disamakan dengan daerah daratan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab penuh dari badan usaha yang mendapat penugasan, agar distribusi energi tetap terjaga dalam segala kondisi.
Stabilitas Energi dan Ekonomi Lokal
BPH Migas memastikan kondisi stok dan distribusi BBM di Maluku Utara berada dalam status aman. Stabilitas ini dinilai menjadi faktor utama dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari sektor perikanan hingga perdagangan antar pulau.
Koordinasi lintas pemangku kepentingan pun terus diperkuat agar pengendalian distribusi berjalan efektif. Pemerintah menilai, tanpa akses energi yang merata, konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah akan terhambat.
Dengan penguatan distribusi dan perluasan infrastruktur, program BBM Satu Harga diharapkan tidak hanya menjaga ketersediaan energi, tetapi juga menjadi katalis bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.
Baca berita ekonomi dan energi terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(ED)
