JurnalLugas.Com – Pemerintah mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui kebijakan baru yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengadaan minyak bumi, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) dari luar negeri.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026, pemerintah membuka ruang bagi badan usaha milik negara (BUMN) sektor energi untuk melakukan impor komoditas migas melalui mekanisme penunjukan langsung maupun pembelian langsung dari pemasok luar negeri dalam kondisi tertentu yang bersifat mendesak.
Kebijakan tersebut lahir di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar energi global akibat faktor geopolitik, gangguan rantai pasok internasional, hingga fluktuasi harga komoditas yang sulit diprediksi.
Regulasi terbaru ini memungkinkan proses pengadaan dilakukan lebih cepat tanpa harus melalui tahapan tender yang dinilai berpotensi memperlambat respons pemerintah saat menghadapi ancaman pasokan energi.
Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa kebutuhan impor tetap mengacu pada perencanaan tahunan dan wajib memperoleh alokasi serta persetujuan dari kementerian terkait. Namun, ketika terjadi situasi darurat yang dapat mengganggu ketersediaan energi nasional, BUMN sektor energi diberikan kewenangan untuk mengambil langkah pengadaan secara langsung.
Selain itu, pemerintah juga memberikan ruang bagi pelaku usaha energi untuk menandatangani kontrak jangka panjang atau kontrak multiyears ketika kondisi pasar global mengalami keterbatasan pasokan atau volatilitas harga yang tinggi.
Perbedaan Harga Diizinkan Demi Menjamin Pasokan
Salah satu poin penting dalam Perpres tersebut adalah diperbolehkannya perbedaan harga dalam pengadaan impor migas pada kondisi mendesak.
Perbedaan harga tersebut dapat terjadi karena variasi volume pembelian, jenis produk, negara asal pemasok, maupun jadwal pengiriman yang berbeda sesuai kesepakatan kontrak.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah antisipatif agar proses pengadaan energi tidak terhambat hanya karena adanya disparitas harga yang lazim terjadi di pasar internasional.
Pemerintah menetapkan sejumlah indikator yang dapat menjadi dasar penerapan mekanisme darurat tersebut, mulai dari ketegangan geopolitik global, terganggunya rantai pasok energi, bencana di negara pemasok, keterbatasan suplai dunia, hingga kondisi cadangan energi nasional yang berada di bawah batas aman.
Lemigas Berpeluang Jadi Importir Energi Negara
Perpres Nomor 26 Tahun 2026 juga memperluas peran Badan Layanan Umum (BLU) di sektor energi. Salah satu lembaga yang berpotensi memperoleh kewenangan strategis tersebut adalah Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa regulasi baru ini memungkinkan BLU melakukan impor minyak mentah, BBM, maupun LPG secara langsung.
Menurutnya, pemanfaatan BLU menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat fleksibilitas pengadaan energi nasional sekaligus mempercepat respons ketika terjadi kebutuhan mendesak.
Ia menegaskan bahwa selama ini kewenangan impor umumnya berada di tangan BUMN pemegang izin maupun perusahaan swasta yang memiliki izin usaha terkait. Dengan adanya aturan baru, pemerintah menambah instrumen kelembagaan yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
“Kami mengoptimalkan BLU yang ada agar dapat mendukung kebutuhan energi nasional sesuai mandat yang diberikan regulasi,” ujar Yuliot dalam keterangannya.
Antisipasi Risiko Hukum dan Gejolak Pasar
Pemerintah menilai fleksibilitas pengadaan migas menjadi kebutuhan mendesak di tengah dinamika pasar energi internasional yang semakin kompleks.
Perbedaan harga, negara asal produk, maupun waktu pengiriman sering kali menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindari ketika negara harus segera mengamankan pasokan energi.
Karena itu, Perpres 26 Tahun 2026 sekaligus menjadi payung hukum yang memberikan kepastian bagi proses pengadaan energi strategis agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Dengan regulasi tersebut, pemerintah berharap cadangan energi nasional dapat tetap terjaga, distribusi BBM dan LPG berjalan lancar, serta kebutuhan masyarakat dan industri tetap terpenuhi meskipun dunia menghadapi tekanan geopolitik maupun gangguan pasokan global.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun sistem ketahanan energi yang lebih adaptif, cepat, dan mampu menghadapi berbagai risiko yang muncul di pasar internasional.
Sumber berita ekonomi, energi, dan kebijakan nasional terbaru dapat diikuti melalui JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
