JurnalLugas.Com — Pemerintah mulai menggeser arah kebijakan pembiayaan rakyat kecil dengan langkah agresif. Presiden Prabowo Subianto memastikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) segera digulirkan dengan bunga maksimal lima persen per tahun angka yang jauh lebih rendah dibanding praktik pinjaman informal yang selama ini membebani masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026). Di hadapan ribuan pekerja, Prabowo menegaskan instruksi telah diberikan kepada perbankan milik negara untuk mempercepat realisasi program tersebut.
“Kita akan kucurkan KUR dengan bunga maksimal lima persen per tahun,” ujarnya.
Memutus Ketergantungan pada Pinjaman Berbunga Tinggi
Langkah ini bukan tanpa alasan. Pemerintah menilai selama ini kelompok masyarakat produktif seperti buruh, petani, dan nelayan masih terjebak dalam skema pinjaman dengan bunga tidak rasional. Dalam praktiknya, bunga pinjaman bahkan bisa menembus angka ekstrem.
Prabowo menyoroti kondisi tersebut sebagai masalah struktural yang harus segera diputus. Ia menilai penghasilan masyarakat kecil tidak seharusnya habis hanya untuk membayar bunga, tanpa memberi ruang peningkatan kesejahteraan.
“Pinjaman dengan bunga tinggi itu menggerus penghasilan rakyat. Ini yang kita perbaiki,” tegasnya.
Skema Rumah untuk Buruh: Dari Kontrak ke Kepemilikan
Selain KUR, pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang di sektor perumahan. Program kepemilikan rumah bagi buruh menjadi salah satu fokus utama, dengan pendekatan yang mengubah beban sewa menjadi investasi kepemilikan.
Selama ini, sebagian besar pekerja mengalokasikan sekitar 30 persen penghasilannya untuk biaya kontrak rumah. Pemerintah ingin mengalihkan pengeluaran tersebut menjadi cicilan rumah melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang lebih terjangkau.
Konsepnya sederhana: uang yang sebelumnya “hilang” untuk sewa, kini diarahkan menjadi aset.
Tenor Panjang hingga 40 Tahun
Untuk memastikan skema ini tidak memberatkan, pemerintah membuka opsi tenor panjang, mulai dari 20 hingga 40 tahun. Fleksibilitas ini diharapkan mampu menyesuaikan kemampuan finansial pekerja, sekaligus menjaga stabilitas pembayaran.
Menurut pemerintah, pendekatan ini relatif aman karena buruh, petani, dan nelayan termasuk kelompok yang memiliki basis pekerjaan tetap di wilayahnya. Stabilitas tersebut menjadi dasar perhitungan dalam penyusunan skema kredit jangka panjang.
Dukungan Tokoh Buruh dan Pemerintah
Kehadiran sejumlah tokoh buruh turut memperkuat pesan kebijakan ini. Di antaranya Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal yang selama ini vokal memperjuangkan kesejahteraan pekerja.
Sejumlah pejabat negara juga terlihat mendampingi Presiden, termasuk Menteri Ketenagakerjaan Yassierli serta Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Kombinasi kebijakan KUR bunga rendah dan program perumahan dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah tengah mendorong transformasi ekonomi berbasis rakyat. Fokusnya tidak hanya pada akses modal, tetapi juga pada stabilitas hidup jangka panjang.
Jika terealisasi sesuai rencana, kebijakan ini berpotensi mengurangi ketimpangan akses keuangan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat kelas pekerja.
Langkah berikutnya yang ditunggu publik adalah implementasi di lapangan mulai dari kesiapan bank penyalur hingga mekanisme seleksi penerima manfaat.
Baca berita ekonomi dan kebijakan terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(SF)
