JurnalLugas.Com – Pemerintah kembali membuka peluang percepatan elektrifikasi rumah tangga melalui program kompor listrik yang diusulkan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Langkah ini dinilai menjadi salah satu strategi untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang selama ini membebani anggaran negara.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk mendukung implementasi program kompor listrik di berbagai daerah. Program tersebut menjadi bagian dari agenda diversifikasi energi yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa transformasi sektor energi tidak hanya berfokus pada LPG, melainkan juga pemanfaatan energi listrik, gas alam terkompresi (CNG), serta sumber energi alternatif lainnya.
Menurut Bahlil, pemerintah ingin membangun pola konsumsi energi yang lebih efisien sekaligus mengurangi tekanan akibat tingginya impor LPG. Untuk itu, pihaknya meminta dukungan DPR dalam memetakan wilayah yang dinilai siap menjalankan program tersebut.
“Perlu ada sinkronisasi data agar implementasinya tepat sasaran,” ujar Bahlil dalam keterangannya.
Ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor selama bertahun-tahun menjadi perhatian berbagai kalangan. Sebagian besar kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari luar negeri sehingga rentan terhadap fluktuasi harga energi global dan nilai tukar rupiah.
Kondisi tersebut membuat pemerintah terus mencari alternatif energi yang lebih stabil dan dapat diproduksi dari sumber daya dalam negeri. Pemanfaatan listrik untuk kebutuhan memasak dianggap sebagai salah satu solusi yang dapat mengurangi tekanan impor sekaligus meningkatkan pemanfaatan pasokan listrik nasional.
Selain mengurangi impor, penggunaan kompor listrik juga dinilai mampu memperluas ekosistem elektrifikasi yang sedang dikembangkan pemerintah.
Program Motor Listrik Juga Dapat Suntikan Anggaran
Tidak hanya kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan dana sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi motor listrik pada RAPBN 2027.
Program tersebut akan berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Tujuannya adalah mempercepat transisi energi bersih sekaligus mengurangi konsumsi bahan bakar fosil di sektor transportasi.
Kedua program tersebut masih berada pada tahap usulan dan besarannya dapat berubah menyesuaikan kondisi fiskal pemerintah serta pembahasan bersama DPR.
Gagasan penggunaan kompor listrik sebenarnya bukan isu baru. Beberapa tahun lalu pemerintah pernah menggulirkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram ke kompor induksi. Namun rencana tersebut dihentikan pada 2022 setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang saat itu masih dalam fase pemulihan pascapandemi.
Kini, isu tersebut kembali mengemuka seiring meningkatnya perhatian terhadap ketahanan energi nasional. Kenaikan harga energi dunia dan ketidakpastian geopolitik membuat biaya impor LPG berpotensi semakin tinggi.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menilai langkah elektrifikasi rumah tangga dapat menjadi solusi jangka panjang. Menurutnya, biaya investasi untuk memperluas penggunaan kompor listrik berpotensi lebih efisien dibandingkan pengeluaran negara untuk menopang subsidi LPG impor setiap tahun.
Ia mengingatkan bahwa sebagian besar kebutuhan LPG nasional masih bergantung pada pasokan luar negeri sehingga sangat sensitif terhadap gejolak harga minyak dunia.
Usulan anggaran kompor listrik dalam RAPBN 2027 menunjukkan bahwa pemerintah mulai menempatkan elektrifikasi rumah tangga sebagai bagian penting dari strategi ketahanan energi nasional. Jika direalisasikan, program ini tidak hanya berdampak pada pengurangan impor LPG, tetapi juga dapat mempercepat pemanfaatan energi domestik yang lebih berkelanjutan.
Keberhasilan program tersebut nantinya akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur listrik, penerimaan masyarakat, serta dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah pusat dan daerah.
Baca berita ekonomi, energi, dan kebijakan publik terbaru lainnya di JurnalLugas.Com.
(Bowo)
