JurnalLugas.Com — Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan klarifikasi tegas terkait beredarnya undangan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nasional tahun 2026 yang mencatut nama institusi. Dokumen tersebut dipastikan palsu dan tidak pernah diterbitkan oleh pihak resmi BGN.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, BGN menegaskan hasil penelusuran internal tidak menemukan adanya penerbitan dokumen tersebut, baik dari Sekretariat Utama maupun unit kerja lain di lingkungan lembaga. Artinya, seluruh aktivitas yang mengacu pada undangan itu berada di luar tanggung jawab institusi.
Perwakilan Biro Hukum dan Humas BGN mengingatkan pentingnya kewaspadaan publik terhadap praktik penyalahgunaan nama lembaga negara. “Kami mengimbau masyarakat dan para mitra untuk tidak menindaklanjuti undangan tersebut serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi,” ujarnya secara singkat.
Isu ini mencuat setelah beredar surat undangan yang ditujukan kepada SPPG dan mitra kerja untuk menghadiri kegiatan di Balai Sudirman pada 4 Mei 2026. Dalam dokumen tersebut, nama pejabat tinggi BGN turut dicantumkan guna meyakinkan penerima. Namun, BGN memastikan isi surat tersebut merupakan bentuk penipuan yang berpotensi merugikan banyak pihak.
Sebagai langkah pencegahan, BGN meminta masyarakat lebih teliti dalam menerima informasi, terutama yang berkaitan dengan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh undangan resmi, lanjutnya, hanya disampaikan melalui jalur komunikasi yang terverifikasi.
Selain itu, BGN juga membuka kanal pelaporan bagi masyarakat yang menemukan indikasi penipuan serupa. Pengaduan dapat dilakukan melalui call center 127 atau layanan Sentra Aduan Gizi Interaktif (SAGI), yang dirancang untuk menampung laporan, kritik, dan saran terkait program gizi nasional.
Langkah klarifikasi ini dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat informasi palsu. BGN menegaskan komitmennya menjaga transparansi serta integritas dalam setiap pelaksanaan program.
Untuk informasi resmi dan pembaruan terbaru, masyarakat disarankan mengakses kanal komunikasi resmi pemerintah atau mengunjungi situs terpercaya seperti JurnalLugas.Com.
(SF)
