JurnalLugas.Com – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menyiapkan perubahan besar dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang akan diterapkan adalah penghentian skema insentif seragam bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini diberikan dengan nominal sama.
Kebijakan baru tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan manfaat program benar-benar diterima kelompok yang paling membutuhkan.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan, ke depan besaran insentif tidak lagi dihitung secara merata. Penilaian akan mempertimbangkan sejumlah indikator, termasuk jumlah penerima manfaat dan kualitas layanan yang diberikan oleh masing-masing dapur MBG.
“Ke depan akan ada beberapa komponen penilaian sehingga pemberian insentif tidak hanya berdasarkan jumlah produksi, tetapi juga memperhatikan kinerja dan capaian layanan,” ujarnya usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI.
Kinerja Dapur Jadi Penentu
Melalui mekanisme baru tersebut, setiap SPPG akan dievaluasi berdasarkan performa operasionalnya. Dapur yang mampu memberikan layanan lebih baik, menjangkau lebih banyak penerima manfaat, serta memenuhi standar pengelolaan yang ditetapkan berpotensi memperoleh insentif lebih besar dibandingkan dapur lainnya.
Langkah ini dinilai sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana negara dalam program yang saat ini menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah di sektor gizi.
Selain memperbaiki sistem insentif, BGN juga melakukan penyesuaian sasaran penerima manfaat. Fokus program akan diarahkan kepada kelompok yang memiliki kebutuhan gizi paling tinggi, terutama ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.
Penerima Manfaat Akan Diprioritaskan
Dalam proses evaluasi tersebut, sejumlah kelompok penerima yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi lebih baik berpotensi tidak lagi menjadi prioritas utama program.
BGN menilai intervensi gizi perlu difokuskan pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan agar efektivitas anggaran dapat meningkat. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat dampak program terhadap penurunan stunting, perbaikan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pengamat kebijakan publik menilai refocusing penerima manfaat merupakan langkah yang lazim dilakukan dalam program sosial berskala besar. Dengan target yang lebih spesifik, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menghasilkan dampak yang terukur.
Penyaluran MBG Dihentikan Saat Libur Sekolah
BGN juga memastikan distribusi MBG akan dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kebijakan ini dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh.
Selama periode tersebut, seluruh dapur SPPG akan menjalani audit guna memastikan standar keamanan pangan, kualitas pelayanan, serta tata kelola keuangan berjalan sesuai ketentuan.
Audit tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi perbaikan sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai pada tahun ajaran baru.
Menurut BGN, proses evaluasi dan audit menjadi langkah penting agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dengan perubahan skema insentif, penajaman sasaran penerima, serta audit menyeluruh terhadap dapur MBG, pemerintah berupaya memperkuat fondasi program gizi nasional agar lebih berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan generasi muda Indonesia.
Sumber berita dan informasi lainnya dapat diikuti melalui JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
