JurnalLugas.Com — Program swasembada beras yang selama ini digaungkan pemerintah kembali menjadi sorotan publik. Di tengah klaim penguatan sektor pangan nasional, harga beras justru terus bergerak naik di pasar tradisional dan semakin membebani masyarakat kecil.
Data terbaru dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional menunjukkan harga beras di berbagai kategori masih bertahan tinggi hingga Senin, 25 Mei 2026. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas kebijakan stabilisasi pangan di tengah meningkatnya kebutuhan rumah tangga.
Beras kualitas bawah I kini tercatat mencapai Rp15.400 per kilogram, sedangkan kualitas bawah II berada di angka Rp15.550 per kilogram. Sementara itu, beras medium I dijual Rp16.250 per kilogram dan medium II menyentuh Rp16.350 per kilogram.
Untuk kategori premium, harga beras kualitas super I dan super II sama-sama berada di level Rp17.650 per kilogram. Angka tersebut dinilai cukup memberatkan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan harian yang pengeluaran pangannya terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Kenaikan harga beras terjadi ketika pemerintah terus mendorong target swasembada pangan nasional dan mengklaim produksi beras terbesar dalam sejarah Indonesia.
Namun di lapangan, masyarakat justru menghadapi realitas berbeda. Banyak warga mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang semakin sulit dijangkau, sementara pendapatan tidak mengalami peningkatan signifikan.
“Kalau benar swasembada berhasil, seharusnya harga lebih stabil dan rakyat tidak terus tertekan,” ujar seorang pedagang beras di pasar tradisional yang mengaku daya beli konsumen mulai menurun, Senin 25 Mei 2026.
Fenomena melambungnya harga beras juga berdampak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat. Sebagian warga mulai mengurangi pembelian beras premium dan beralih ke kualitas lebih rendah demi menekan pengeluaran harian.
Pengamat ekonomi pangan menilai persoalan utama bukan hanya produksi, tetapi juga distribusi dan pengendalian rantai pasok. Produksi yang meningkat tidak otomatis membuat harga turun jika distribusi terganggu dan stok di pasar tidak terkendali.
Selain itu, biaya logistik, cuaca ekstrem, hingga ketergantungan pada daerah sentra produksi turut mempengaruhi harga di tingkat konsumen. Situasi ini membuat harga beras sulit kembali normal dalam waktu singkat.
Di sisi lain, kenaikan harga beras turut memicu tekanan terhadap inflasi pangan nasional. Ketika harga kebutuhan pokok utama terus naik, daya beli masyarakat kelas menengah bawah menjadi kelompok yang paling terdampak.
Ekonom menilai pemerintah perlu melakukan langkah konkret yang lebih agresif dibanding sekadar operasi pasar sementara. Penguatan cadangan pangan, pengawasan distribusi, hingga transparansi stok nasional dinilai menjadi langkah penting untuk meredam lonjakan harga.
Masyarakat kini berharap program swasembada tidak hanya menjadi slogan politik dan Omon-omon Pejabat, tetapi benar-benar mampu menghadirkan harga pangan yang terjangkau dan stabil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Informasi berita nasional dan ekonomi lainnya dapat dibaca melalui JurnalLugas.Com
(Endarto)
