JurnalLugas.Com — Badan Gizi Nasional menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki dan membuka ruang evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintah.
Komitmen tersebut disampaikan saat Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya menerima audiensi dari Jaringan Muda Indonesia (JMI) di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin 25 Mei 2026.
Pertemuan itu menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan elemen masyarakat untuk membahas perkembangan, tantangan, hingga masukan terkait pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Sony menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis dibangun secara bertahap sejak pembentukan resmi Badan Gizi Nasional pada Agustus 2024. Menurutnya, pemerintah masih terus melakukan penguatan sistem agar program berjalan tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Validasi data dan penguatan sistem terus dilakukan agar manfaat program bisa tersalurkan lebih merata dan efektif,” ujar Sony.
Ia menekankan bahwa BGN tidak menutup diri terhadap kritik maupun saran dari masyarakat. Menurutnya, program berskala nasional seperti MBG membutuhkan pengawasan bersama agar kualitas layanan terus meningkat.
“Kami terbuka terhadap seluruh masukan dan kritik yang bertujuan memperbaiki program,” katanya.
Sony menilai berbagai dinamika di lapangan merupakan hal yang wajar dalam proses pembangunan sistem baru yang menjangkau banyak wilayah dan penerima manfaat.
Karena itu, BGN mengajak seluruh pihak, termasuk organisasi masyarakat dan generasi muda, ikut terlibat dalam pengawasan serta penyempurnaan pelaksanaan program.
Dalam audiensi tersebut, BGN juga meluruskan sejumlah isu yang berkembang terkait mekanisme pengelolaan program dan penentuan titik pelaksanaan MBG di berbagai daerah.
Menurut Sony, sistem pengembangan program dilakukan secara internal dan terus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan agar implementasi berjalan lebih efektif.
Ia menambahkan BGN saat ini terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, satuan tugas, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya guna memastikan pemerataan penerima manfaat.
Koordinasi lintas sektor dinilai penting karena Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menyangkut distribusi makanan, tetapi juga berkaitan dengan data penerima, kesiapan wilayah, hingga pengawasan kualitas layanan.
Sementara itu, perwakilan Jaringan Muda Indonesia menyampaikan sejumlah catatan terkait implementasi MBG di lapangan. Mereka menilai kritik yang disampaikan bukan untuk melemahkan program, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal.
JMI berharap evaluasi terus dilakukan agar program prioritas nasional tersebut benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan penerima manfaat.
Program MBG sendiri menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Pengamat kebijakan publik menilai keterbukaan pemerintah menerima kritik menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program sosial berskala besar agar tetap dipercaya masyarakat.
Dengan adanya dialog terbuka seperti ini, pemerintah diharapkan mampu mempercepat pembenahan sistem sekaligus memastikan manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat dirasakan secara merata di seluruh daerah.
Baca berita nasional lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
