JurnalLugas.Com – Upaya pemberantasan korupsi yang terus digaungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat respons positif dari masyarakat. Temuan terbaru sebuah survei nasional menunjukkan mayoritas warga masih menaruh keyakinan besar terhadap komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Hasil pemetaan opini publik yang dilakukan Adidaya Institute memperlihatkan bahwa persepsi positif terhadap langkah antikorupsi pemerintah masih berada pada level yang kuat. Sebagian besar responden menilai langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menindak dugaan penyimpangan telah menunjukkan arah yang tegas.
Direktur Politik dan Kebijakan Publik Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, menyebut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap agenda pemberantasan korupsi masih sangat tinggi. Menurutnya, publik melihat adanya keseriusan pemerintah dalam menegakkan prinsip akuntabilitas tanpa membedakan posisi maupun jabatan.
“Kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemberantasan korupsi masih sangat kuat,” ujar Fadhli dalam keterangannya, Rabu 10 Juni 2026.
Menurut hasil survei tersebut, hampir tujuh dari sepuluh responden menilai pemerintahan saat ini bekerja secara optimal dalam menangani persoalan korupsi. Selain itu, mayoritas responden juga meyakini proses penegakan hukum berjalan lebih adil dibandingkan sebelumnya.
Salah satu faktor yang turut memengaruhi persepsi publik adalah sejumlah langkah penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pejabat negara yang diduga terlibat pelanggaran. Masyarakat menilai tindakan tersebut menjadi sinyal bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum.
Menariknya, tingginya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah juga berpengaruh pada pandangan masyarakat mengenai perombakan kabinet. Survei menunjukkan belum ada tuntutan dominan agar Presiden segera melakukan reshuffle.
Sebagian responden memang mendukung evaluasi kabinet melalui pergantian menteri, namun jumlah yang menginginkan langkah tersebut dilakukan dalam waktu dekat tidak terlalu mendominasi. Banyak masyarakat justru memberikan ruang bagi para menteri untuk membuktikan kinerja mereka.
Fadhli menilai hasil tersebut dapat dibaca sebagai harapan publik agar seluruh anggota kabinet bekerja lebih efektif dalam menjalankan program prioritas pemerintah.
“Masyarakat tampaknya masih memberi kesempatan kepada jajaran kabinet untuk menunjukkan hasil kerja yang lebih maksimal,” katanya.
Selain isu pemberantasan korupsi, survei juga mengukur respons masyarakat terhadap sejumlah program prioritas nasional. Hasilnya menunjukkan dukungan yang relatif tinggi terhadap berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu kebijakan yang memperoleh apresiasi besar dari responden. Program ini dinilai mampu membantu peningkatan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia.
Dukungan juga terlihat pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dianggap berpotensi memperkuat ekonomi lokal dan membuka peluang usaha di tingkat akar rumput.
Sementara itu, program Cek Kesehatan Gratis menjadi kebijakan dengan tingkat penerimaan tertinggi. Masyarakat menilai akses pemeriksaan kesehatan tanpa biaya dapat membantu deteksi dini penyakit dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional.
Meski demikian, responden tetap menyoroti pentingnya tata kelola yang baik dalam implementasi seluruh program tersebut. Transparansi penggunaan anggaran, pengawasan yang ketat, serta efektivitas pelaksanaan di lapangan dinilai menjadi faktor utama yang harus terus diperbaiki.
Secara umum, survei menunjukkan mayoritas responden merasa puas terhadap kinerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Tingkat kepuasan yang relatif tinggi dinilai menjadi indikator bahwa berbagai kebijakan pemerintah masih mendapatkan legitimasi publik.
Fadhli menilai capaian tersebut cukup signifikan mengingat kondisi global yang masih dibayangi ketidakpastian ekonomi serta berbagai dinamika geopolitik internasional.
Menurutnya, stabilitas kepercayaan masyarakat menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melanjutkan agenda pembangunan dan reformasi birokrasi dalam beberapa tahun ke depan.
Survei Adidaya Institute sendiri dilaksanakan pada 1–8 Mei 2026 dengan melibatkan 1.240 responden yang tersebar di 38 provinsi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan metode probability sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,78 persen.
Untuk menjaga validitas data, lembaga survei menerapkan sistem pengawasan berlapis, termasuk verifikasi lokasi responden dan dokumentasi lapangan sebagai bagian dari kontrol kualitas penelitian.
Baca berita nasional, politik, ekonomi, dan hukum lainnya di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
