JurnalLugas.Com – Ruang kebebasan akademik di lingkungan perguruan tinggi kembali menjadi sorotan setelah muncul polemik terkait aksi kritik mahasiswa terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar.
Perdebatan tersebut mencuat setelah beredar informasi di media sosial yang menyebut puluhan mahasiswa Fakultas Teknik Unhas terancam mendapatkan sanksi akademik berat, mulai dari skorsing hingga drop out (DO), akibat menyuarakan penolakan terhadap program yang dinilai sebagian mahasiswa tidak sejalan dengan fungsi utama kampus sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan.
Unggahan yang beredar menyebut adanya dugaan tekanan terhadap mahasiswa yang aktif menyampaikan kritik. Narasi tersebut kemudian memicu diskusi luas mengenai batas kebebasan berekspresi di lingkungan akademik dan posisi mahasiswa dalam menyampaikan pandangan terhadap kebijakan kampus.
Gelombang kritik terhadap SPPG turut diwujudkan melalui aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung Rektorat Unhas. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan keberatan terhadap keberadaan fasilitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG di area kampus.
Sejumlah peserta aksi menilai kampus seharusnya tetap fokus pada fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mereka meminta pihak universitas mengevaluasi keberadaan SPPG yang dianggap berpotensi menimbulkan persepsi komersialisasi pendidikan.
Orator aksi menegaskan bahwa kampus harus menjadi ruang tumbuhnya gagasan kritis, bukan sekadar fasilitas pendukung program yang dinilai berada di luar mandat utama perguruan tinggi.
Selain menyampaikan aspirasi terkait SPPG, mahasiswa juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak menyampaikan pendapat tanpa intimidasi maupun tekanan yang dapat menghambat iklim akademik yang sehat.
Informasi mengenai dugaan ancaman skorsing dan drop out terhadap mahasiswa yang mengkritik program MBG cepat menyebar di media sosial. Isu tersebut memicu kekhawatiran berbagai kalangan mengenai kondisi kebebasan akademik di perguruan tinggi negeri terbesar di kawasan timur Indonesia itu.
Dalam narasi yang beredar, disebutkan adanya upaya identifikasi terhadap mahasiswa yang aktif menyampaikan kritik melalui kanal organisasi kemahasiswaan maupun media sosial.
Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat bukti resmi yang menunjukkan adanya keputusan atau surat sanksi yang diterbitkan terkait tuduhan tersebut.
Menanggapi informasi yang berkembang, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Unhas, Ishaq Rahman, membantah tudingan adanya ancaman drop out kepada mahasiswa yang terlibat dalam kritik terhadap program MBG.
Menurutnya, informasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan fakta yang dimiliki pihak universitas. Ia memastikan tidak ada kebijakan maupun instruksi yang mengarah pada pemberian sanksi akademik kepada mahasiswa karena menyampaikan pendapat.
Ishaq juga menjelaskan bahwa pihak kampus telah melakukan klarifikasi internal, termasuk kepada pimpinan Fakultas Teknik. Hasil komunikasi tersebut menunjukkan tidak pernah ada ancaman sebagaimana yang ramai diperbincangkan.
“Informasi mengenai ancaman drop out terhadap mahasiswa yang menyampaikan kritik tidak benar,” ujar Ishaq dalam keterangannya.
Pihak universitas menegaskan bahwa pemberian sanksi berat seperti drop out tidak dapat dilakukan secara sepihak. Terdapat mekanisme dan prosedur yang harus dilalui, termasuk proses pemeriksaan, pembuktian, hingga kesempatan bagi mahasiswa untuk memberikan pembelaan.
Menurut penjelasan kampus, kewenangan terkait sanksi akademik berada pada mekanisme etik yang berlaku di tingkat universitas, sehingga tidak dapat diputuskan secara langsung oleh satu fakultas tanpa melalui tahapan yang telah ditetapkan.
Baca berita nasional dan pendidikan lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
