JurnalLugas.Com – Belum genap satu pekan sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono langsung menggebrak dengan serangkaian langkah tegas untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fokus utamanya adalah memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas layanan, serta menindak setiap pelanggaran yang dinilai dapat merusak kredibilitas program nasional tersebut.
Dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026), Sudaryono mengungkapkan bahwa evaluasi besar-besaran telah dilakukan terhadap pelaksanaan MBG di berbagai daerah.
Hasilnya, ratusan dapur penyedia makanan bergizi diputuskan untuk dihentikan sementara operasionalnya karena ditemukan berbagai pelanggaran.
Menurut Sudaryono, hingga saat ini terdapat 833 dapur MBG yang resmi dibekukan. Sebagian besar berada di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, hingga Papua.
Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah tim pengawasan menemukan pelanggaran serius yang berkaitan dengan standar kebersihan, sanitasi, kualitas makanan, hingga fasilitas pendukung seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Kami menemukan ratusan dapur yang tidak memenuhi standar. Karena itu operasionalnya kami hentikan sampai seluruh persyaratan dipenuhi,” ujar Sudaryono.
Berbeda dengan mekanisme sebelumnya, dapur yang kini dikenai sanksi tidak lagi memperoleh pembayaran selama masa penghentian operasional.
Bahkan, bagi dapur yang tidak mampu melakukan perbaikan sesuai standar BGN, penutupan permanen menjadi opsi yang akan diterapkan.
Sudaryono menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman, sehat, dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah.
Langkah pembenahan juga menyasar internal Badan Gizi Nasional. Dalam evaluasi yang dilakukan, BGN memutuskan memberhentikan 261 pegawai, terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli, setelah ditemukan dugaan pelanggaran disiplin.
Tidak hanya pegawai non-ASN, sejumlah aparatur sipil negara juga sedang menjalani proses pemeriksaan.
Sudaryono mengungkapkan terdapat sembilan ASN dan PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat sehingga berpotensi diberhentikan setelah proses pemeriksaan selesai.
Ia menyebut beberapa dugaan pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, termasuk indikasi keterlibatan dalam praktik judi online hingga dugaan penyalahgunaan dana program.
“Bagi yang terbukti melanggar, tentu akan diproses sesuai aturan. Kami ingin menjaga integritas seluruh jajaran BGN,” tegasnya.
Sudaryono juga mengingatkan seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak melakukan praktik gratifikasi maupun penyimpangan dalam pengadaan bahan baku makanan.
Ia meminta masyarakat ikut mengawasi jalannya program dan melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran.
Menurutnya, setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan ditindaklanjuti. Jika terbukti melakukan pelanggaran, pengelola dapur tidak hanya diberhentikan, tetapi operasional dapurnya juga dapat dihentikan secara permanen.
Selain memperketat pengawasan, BGN menetapkan aturan baru terkait penggunaan bahan baku.
Seluruh dapur MBG dilarang memakai barang-barang yang mendapat subsidi pemerintah, seperti gas elpiji 3 kilogram, minyak goreng MinyaKita, maupun beras SPHP.
Kebijakan tersebut diterapkan agar program MBG tidak mengurangi hak masyarakat yang menjadi sasaran subsidi sekaligus menjaga distribusi barang bersubsidi tetap tepat sasaran.
Sudaryono menegaskan seluruh pengelola dapur telah menerima instruksi tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran, BGN akan memberikan teguran hingga menjatuhkan sanksi penutupan permanen apabila pelanggaran terus berulang.
Di sisi lain, BGN juga mewajibkan seluruh mitra membeli bahan pangan sesuai Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP).
Kebijakan itu dimaksudkan untuk melindungi petani dan peternak agar tidak dirugikan akibat praktik pembelian dengan harga terlalu rendah.
Menurut Sudaryono, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen menjaga stabilitas harga komoditas pangan di tingkat produsen.
Karena itu, seluruh rantai pasok harus berjalan secara sehat sehingga manfaat program dapat dirasakan oleh penerima bantuan sekaligus pelaku usaha di sektor pertanian dan peternakan.
Di tengah proses pembenahan tersebut, Sudaryono memastikan pemerintah tetap memperhatikan kepentingan para mitra penyelenggara MBG.
Ia mengakui masih terdapat berbagai persoalan yang harus diselesaikan, termasuk menyangkut investasi yang telah dikeluarkan mitra selama beberapa bulan terakhir.
Ia meminta seluruh mitra bersabar karena BGN sedang menyusun mekanisme penyelesaian yang dinilai adil bagi semua pihak.
“Saya meminta waktu kepada seluruh mitra. Kami berkomitmen mencari solusi terbaik agar persoalan yang ada dapat diselesaikan secara adil,” ujarnya.
Meski ratusan dapur dihentikan sementara, Sudaryono memastikan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis kepada masyarakat tetap berjalan.
Distribusi makanan akan dialihkan ke dapur lain yang memenuhi standar sehingga layanan kepada para penerima manfaat tidak terganggu.
Serangkaian kebijakan yang diambil dalam waktu singkat tersebut menjadi sinyal bahwa BGN ingin membangun tata kelola MBG yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas.
Evaluasi menyeluruh pun dipastikan akan terus dilakukan agar program strategis nasional ini berjalan sesuai tujuan pemerintah.
Ikuti perkembangan berita nasional, Program Makan Bergizi Gratis, ekonomi, dan kebijakan pemerintah terbaru hanya di JurnalLugas.Com: https://jurnallugas.com
(Soefriyanto)
