JurnalLugas.Com – Di tengah meningkatnya angka kemiskinan yang menjadi perhatian publik, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tetap menaruh optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
Menurutnya, tantangan sosial yang muncul saat ini masih dapat diatasi selama pemerintah mampu menjaga efisiensi dan memanfaatkan momentum bonus demografi secara maksimal.
Luhut menilai kenaikan jumlah penduduk miskin tidak bisa dilepaskan dari tekanan harga sejumlah kebutuhan masyarakat. Namun demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta menghambat peluang pertumbuhan ekonomi nasional apabila langkah-langkah strategis terus dijalankan secara konsisten.
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/6/2026), Luhut menegaskan bahwa efisiensi menjadi fondasi utama yang harus diterapkan di seluruh sektor pembangunan. Menurutnya, penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan tata kelola yang semakin baik akan membantu menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan global.
“Efisiensi harus menjadi perhatian bersama karena itu merupakan bagian penting dari seluruh target pembangunan yang sedang dijalankan,” ujarnya.
Selain efisiensi, Luhut menyoroti pentingnya memanfaatkan bonus demografi yang saat ini masih dimiliki Indonesia. Ia mengingatkan bahwa peluang tersebut tidak akan berlangsung selamanya dan diperkirakan akan berakhir dalam satu dekade mendatang.
Karena itu, berbagai lembaga pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor usaha perlu bergerak dalam satu arah untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif dan produktif.
Menurut Luhut, keberhasilan mengelola bonus demografi akan menjadi salah satu faktor penentu terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Sebaliknya, jika momentum tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, target menjadi negara maju pada 2045 akan menghadapi hambatan besar.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar generasi produktif Indonesia mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
GovTech Klaim Mampu Perkuat Transparansi dan Kurangi Korupsi
Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga menaruh harapan besar terhadap transformasi digital pemerintahan atau GovTech yang tengah dikembangkan pemerintah.
Menurutnya, penerapan teknologi digital dalam layanan publik berpotensi meningkatkan transparansi, mempercepat pelayanan, serta mempersempit ruang penyimpangan anggaran.
Luhut menilai digitalisasi sistem pemerintahan dapat menjadi instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, pengembangan teknologi yang dikerjakan oleh talenta dalam negeri menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk membangun sistem digital yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya fenomena yang dianggap sebagai anomali dalam perekonomian Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi tercatat berada di kisaran 5 persen per tahun, namun peningkatan kesejahteraan masyarakat dinilai belum terjadi secara merata.
Presiden menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Karena itu, pemerintah berkomitmen melakukan berbagai perbaikan kebijakan agar hasil pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pemerataan manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta penguatan daya beli masyarakat menjadi fokus penting yang diharapkan mampu menjembatani pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Di tengah tantangan kemiskinan dan ketimpangan yang masih menjadi pekerjaan rumah, pemerintah optimistis kombinasi efisiensi, digitalisasi, dan pemanfaatan bonus demografi dapat menjadi motor penggerak menuju ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Sumber berita ekonomi nasional lainnya dapat dibaca di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
