JurnalLugas.Com – Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat setelah aksi militer yang terjadi di kawasan pesisir selatan Iran memicu saling tuding di tengah berjalannya kesepakatan penghentian konflik yang baru berlaku beberapa hari terakhir.
Pemerintah Iran menilai operasi militer yang dilakukan Amerika Serikat merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional sekaligus mengancam upaya diplomasi yang tengah dibangun kedua negara.
Dalam pernyataan resminya pada Sabtu (27/6/2026), Kementerian Luar Negeri Iran menyebut serangan tersebut menyasar fasilitas pemantauan di wilayah pesisir.
Teheran menegaskan tindakan itu bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kesepakatan damai yang sebelumnya telah disepakati kedua pihak.
“Serangan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan kami memiliki hak untuk membela diri,” demikian pernyataan singkat Kementerian Luar Negeri Iran.
Iran Klaim Lakukan Respons Militer
Sebagai respons atas serangan tersebut, Iran menyatakan angkatan bersenjatanya telah melaksanakan operasi balasan terhadap sasaran yang disebut berkaitan dengan kepentingan militer Amerika Serikat.
Selain itu, Teheran meminta negara-negara di kawasan Teluk agar tidak mengizinkan wilayah maupun fasilitas mereka digunakan sebagai titik operasi militer terhadap Iran.
Iran juga mendesak PBB beserta organisasi internasional lainnya mengambil langkah nyata terhadap dugaan pelanggaran hukum internasional yang disebut terjadi dalam insiden tersebut.
Amerika Serikat Sebut Serangan Bersifat Preventif
Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat menjelaskan bahwa operasi militernya dilakukan setelah muncul tuduhan bahwa Iran berada di balik serangan terhadap kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz.
Washington menyebut sasaran operasi meliputi lokasi penyimpanan rudal, drone, dan sistem radar yang dinilai berkaitan dengan kemampuan militer Iran.
Pernyataan tersebut langsung memicu respons dari Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Organisasi militer elite itu mengaku telah menyerang sejumlah posisi militer Amerika Serikat di kawasan dan memperingatkan akan meningkatkan intensitas serangan apabila konflik terus berkembang.
“Respons yang lebih tegas akan diberikan jika agresi terus berlanjut,” demikian peringatan IRGC.
Kesepakatan Damai Terancam
Meningkatnya ketegangan terjadi hanya beberapa hari setelah Iran dan Amerika Serikat menyepakati nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan.
Dokumen berisi 14 poin tersebut mulai berlaku pada 18 Juni 2026 setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Kesepakatan itu memuat sejumlah komitmen penting, termasuk penghentian permusuhan di berbagai kawasan konflik, pembukaan kembali jalur pelayaran Selat Hormuz, hingga penghentian blokade laut terhadap Iran.
Selain itu, kedua negara juga sepakat melanjutkan dialog selama 60 hari guna merumuskan perjanjian yang lebih komprehensif dan berjangka panjang.
Insiden terbaru tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa proses diplomasi yang sedang berlangsung dapat terganggu apabila eskalasi militer terus berlanjut.
Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur pelayaran energi paling strategis di dunia. Setiap peningkatan konflik di kawasan itu berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan regional maupun aktivitas perdagangan internasional.
Hingga kini belum ada tanda-tanda kedua pihak akan menghentikan saling tuding. Komunitas internasional pun diperkirakan terus memantau perkembangan situasi sambil mendorong agar penyelesaian dilakukan melalui jalur diplomasi.
Ikuti berita internasional, geopolitik, dan ekonomi global terbaru hanya di https://JurnalLugas.Com
(Dahlan)
