JurnalLugas.Com – Polemik pelaksanaan latihan dasar militer (latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dipersiapkan menjadi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih terus menjadi sorotan.
Setelah muncul kabar meninggalnya lima peserta selama mengikuti rangkaian pelatihan, berbagai kalangan mulai mempertanyakan relevansi materi semi-militer bagi calon pengelola koperasi yang nantinya bertugas mengembangkan ekonomi masyarakat desa.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai pemerintah perlu segera melakukan perubahan terhadap pola pembinaan peserta.
Menurutnya, pelatihan manajemen koperasi tetap menjadi kebutuhan utama, namun latihan dasar militer sudah tidak lagi sejalan dengan tugas yang akan diemban para peserta.
Ia menegaskan bahwa insiden yang merenggut korban jiwa harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh agar proses peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek keselamatan.
“Kompetensi pengelolaan koperasi harus diperkuat, sementara metode pembinaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan sehingga risiko terhadap peserta dapat diminimalkan,” ujar TB Hasanuddin, Sabtu 27 Juni 2026.
Evaluasi Menyeluruh Diminta Segera Dilakukan
Menurut TB Hasanuddin, keberhasilan pembangunan koperasi tidak hanya ditentukan oleh kedisiplinan, tetapi juga kemampuan manajerial, integritas, kepemimpinan, serta pemahaman terhadap tata kelola organisasi dan keuangan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan penyempurnaan kurikulum pelatihan agar lebih berorientasi pada peningkatan kapasitas profesional dibanding aktivitas fisik yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar tujuan mencetak pengelola koperasi yang berkualitas tetap dapat tercapai dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran.
Kemhan Jelaskan Alasan Latsarmil Diterapkan
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan memberikan penjelasan mengenai alasan dimasukkannya latihan bela negara dan pembinaan karakter dalam program SPPI.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut dirancang bukan untuk membentuk prajurit, melainkan membangun karakter kepemimpinan, kedisiplinan, tanggung jawab, profesionalisme, hingga kemampuan bekerja di bawah tekanan.
Menurutnya, calon manajer koperasi nantinya akan mengelola aset dan perputaran dana masyarakat sehingga dibutuhkan integritas serta mental yang kuat.
“Fokus utama pelatihan adalah membangun karakter, kepemimpinan, tanggung jawab, kerja sama, serta semangat pengabdian kepada masyarakat,” kata Ketut.
Ia menambahkan, penguatan karakter diyakini menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan koperasi yang sehat dan mampu memperkuat perekonomian desa sebagai bagian dari ketahanan nasional.
Materi Semi-Militer Diklaim Bukan untuk Membentuk Prajurit
Kemhan juga menepis anggapan bahwa peserta dipersiapkan menjadi personel militer.
Menurut Ketut, seluruh aktivitas fisik hanya menjadi bagian dari proses pembentukan mental dan ketahanan diri.
Penekanannya tetap berada pada peningkatan daya juang, kemampuan bekerja sama, kepemimpinan, serta penyelesaian masalah.
Meski demikian, menyusul meninggalnya lima peserta, Kementerian Pertahanan memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan pelatihan.
Materi pembinaan, intensitas kegiatan fisik, hingga penyesuaian dengan kondisi kesehatan peserta disebut akan menjadi bagian dari proses evaluasi agar program dapat berlangsung lebih aman tanpa mengurangi tujuan pembentukan karakter.
Perdebatan mengenai efektivitas latihan dasar militer bagi calon pengelola koperasi pun diperkirakan masih akan terus bergulir.
Pemerintah diharapkan mampu menemukan formulasi pelatihan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia unggul sekaligus menjamin keselamatan seluruh peserta selama menjalani pendidikan.
Baca berita nasional terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
