.
JurnalLugas.Com — Ketegangan antara Lebanon dan Israel kembali menjadi perhatian setelah Hizbullah mendesak pemerintah Lebanon menghentikan perundingan langsung dengan Israel.
Desakan itu muncul setelah Kementerian Luar Negeri Israel menerbitkan peta yang memperlihatkan wilayah luas Lebanon selatan seolah masuk ke dalam wilayah Israel.
Peta tersebut dipublikasikan pada Jumat melalui akun berbahasa Arab Kementerian Luar Negeri Israel di platform X. Kemunculannya langsung mendapat reaksi keras dari Hizbullah yang menilai publikasi tersebut bukan sekadar persoalan peta, tetapi berkaitan dengan dugaan ambisi Israel terhadap wilayah serta sumber daya Lebanon.
Hizbullah menilai langkah tersebut berpotensi menciptakan gambaran baru mengenai kondisi teritorial di lapangan.
Kelompok itu juga menuding Israel memanfaatkan proses perundingan untuk memperpanjang waktu, sementara keberadaannya di sejumlah wilayah Lebanon terus diperkuat.
Menurut Hizbullah, situasi tersebut membuat jalur perundingan semakin sulit dipercaya. Karena itu, pemerintah Lebanon diminta menghentikan pembicaraan langsung dengan Israel dan membawa persoalan peta tersebut ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Selain itu, Hizbullah meminta Dewan Pertahanan Tinggi Lebanon segera menggelar pertemuan darurat. Mereka menginginkan adanya sikap bersama untuk menjaga kedaulatan Lebanon sekaligus mempertahankan wilayah dan sumber daya negara.
Desakan tersebut datang hanya berselang setelah Lebanon dan Israel menyelesaikan putaran ketujuh perundingan yang berlangsung di Roma pada Kamis.
Proses tersebut dimediasi Amerika Serikat dan diarahkan untuk membahas pelaksanaan kerangka kesepakatan yang telah dicapai kedua pihak pada 26 Juni.
Dengan demikian, kemunculan peta baru tersebut menambah persoalan di tengah proses diplomasi yang masih berjalan. Bagi Hizbullah, keberadaan peta itu menjadi alasan untuk mempertanyakan arah perundingan yang sedang ditempuh pemerintah Lebanon.
Sementara itu, hingga Minggu malam, pemerintah Lebanon belum menyampaikan tanggapan resmi mengenai peta yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri Israel. Beirut selama ini tetap menuntut agar seluruh pasukan Israel meninggalkan wilayah Lebanon selatan.
Persoalan tersebut menjadi semakin rumit karena aktivitas militer Israel di Lebanon selatan masih berlangsung meski jalur perundingan tetap dibuka.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Lebanon yang disebut dalam laporan tersebut, operasi militer sejak 2 Maret telah menyebabkan 4.333 orang meninggal dunia dan 12.250 lainnya terluka.
Israel juga disebut masih menguasai sejumlah titik di Lebanon selatan. Sebagian wilayah tersebut merupakan area yang telah berada di bawah kendali Israel selama puluhan tahun, sementara sebagian lainnya berkaitan dengan wilayah yang direbut dalam konflik 2023-2024.
Perkembangan terbaru di lapangan turut memperbesar kekhawatiran. Dalam serangan terakhir, pasukan Israel dilaporkan telah bergerak lebih dari 10 kilometer masuk ke wilayah Lebanon.
Situasi ini menempatkan pemerintah Lebanon pada posisi sulit. Di satu sisi, jalur diplomasi masih berjalan melalui perundingan yang dimediasi Amerika Serikat. Di sisi lain, tekanan akibat aktivitas militer dan persoalan wilayah terus meningkat.
Bagi Hizbullah, keberadaan peta yang memasukkan wilayah Lebanon selatan ke dalam gambaran teritorial Israel menjadi persoalan serius.
Mereka khawatir langkah tersebut dapat membentuk persepsi baru sekaligus memperkuat dugaan adanya upaya mengubah kondisi wilayah secara bertahap.
Pemerintah Lebanon kini menghadapi tuntutan untuk menentukan sikap terhadap perkembangan tersebut. Respons Beirut akan menjadi perhatian, terutama karena perundingan langsung dengan Israel baru saja memasuki putaran ketujuh.
Di tengah situasi yang belum menemukan titik terang, persoalan utama tetap berada pada kedaulatan wilayah Lebanon selatan, keberadaan pasukan Israel, serta masa depan jalur perundingan kedua pihak.
Publik masih menunggu apakah diplomasi mampu meredakan ketegangan atau justru perkembangan di lapangan kembali mempersempit ruang kompromi.
Baca berita internasional dan perkembangan terkini lainnya di JurnalLugas.Com.
(Handoko)
