JurnalLugas.Com — Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) mendorong percepatan transformasi digital dalam pengadaan pemerintah dengan pendekatan yang menyesuaikan kebutuhan pengguna dan proses layanan publik.
Langkah tersebut dinilai penting agar penerapan teknologi di lingkungan pemerintahan tidak sekadar memindahkan proses manual ke sistem digital, tetapi benar-benar mampu membuat layanan lebih efektif dan mudah digunakan.
Head of Marketing and Performance Insight Department PERURI Fiandy Fathoni mengatakan teknologi harus dibangun berdasarkan persoalan yang dihadapi pengguna. Menurutnya, kemudahan layanan juga menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Teknologi harus memberi kemudahan sekaligus manfaat nyata bagi pemerintah, industri, dan masyarakat,” ujar Fiandy dalam keterangan tertulis yang diterima JurnalLugas.Com, Minggu, 23 Agustus 2026.
PERURI menilai pemahaman terhadap kebutuhan pengguna, alur bisnis, dan karakteristik layanan publik menjadi dasar sebelum sebuah solusi digital diterapkan. Dengan cara itu, teknologi diharapkan mampu menjawab kebutuhan secara lebih tepat, bukan sekadar mengejar perubahan sistem.
Pendekatan tersebut juga berkaitan dengan peran PERURI sebagai GovTech Indonesia dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peran itu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 mengenai percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.
Dalam pengembangannya, PERURI membangun ekosistem layanan digital yang mencakup kebutuhan akses, identitas, data, hingga pengelolaan dokumen pemerintahan. Integrasi tersebut diarahkan untuk membuat layanan publik lebih sederhana dan mudah diakses masyarakat.
Untuk memperkuat kolaborasi di sektor tersebut, PERURI turut ambil bagian dalam 11th Government Procurement Forum & Expo (GPFE) 2026.
Forum ini menjadi ruang bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk bertukar gagasan sekaligus memperluas kerja sama dalam membangun ekosistem pengadaan yang lebih adaptif.
Transformasi digital pengadaan pemerintah pada akhirnya bukan hanya soal penggunaan teknologi baru. Yang lebih penting adalah memastikan sistem yang dibangun aman, terintegrasi, mudah digunakan, dan benar-benar menyelesaikan kebutuhan layanan publik.
Informasi dan berita lainnya dapat dibaca di JurnalLugas.Com: JurnalLugas.Com
(William)
