JurnalLugas.Com – Lebih dari 80 anggota parlemen Lebanon meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperpanjang mandat Pasukan Sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL.
Permintaan itu muncul karena parlemen Lebanon menilai penghentian misi UNIFIL berpotensi menciptakan kekosongan keamanan di wilayah perbatasan Lebanon dan Israel.
Anggota parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan pasukan internasional masih dibutuhkan untuk menekan risiko terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan sekaligus menjaga keamanan Lebanon.
Menurut Abdallah, lebih dari 80 anggota parlemen telah menandatangani deklarasi yang mendukung perpanjangan mandat UNIFIL. Ia menegaskan Lebanon tidak ingin menghadapi situasi tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan.
Abdallah juga menyebut pernah muncul pembahasan mengenai pembentukan pasukan internasional baru sebagai pengganti UNIFIL. Italia dan sejumlah negara lain disebut masuk dalam pembicaraan tersebut.
Namun, rencana tersebut hingga kini belum menghasilkan perkembangan konkret.
Karena itu, parlemen Lebanon memilih mendorong pemerintah untuk mempertahankan keberadaan pasukan internasional. Pilihannya adalah memperpanjang mandat UNIFIL atau membentuk misi internasional baru yang dapat ditempatkan di perbatasan Lebanon-Israel.
Mandat UNIFIL Berakhir 2026
UNIFIL dibentuk melalui keputusan Dewan Keamanan PBB pada 1978 setelah invasi Israel ke Lebanon. Misi tersebut kemudian terus menjalankan mandat pemantauan dan menjaga stabilitas di kawasan perbatasan.
Mandat UNIFIL terakhir diperpanjang pada Agustus 2025 dan berlaku hingga 31 Desember 2026.
Setelah mandat berakhir, pasukan UNIFIL direncanakan melakukan penarikan secara bertahap selama satu tahun.
Saat ini, UNIFIL memiliki lebih dari 10.000 personel penjaga perdamaian yang berasal dari sekitar 50 negara.
Bagi parlemen Lebanon, persoalan utama bukan sekadar keberlanjutan sebuah misi PBB, tetapi bagaimana mencegah munculnya kekosongan keamanan ketika mandat tersebut berakhir.
Lebanon kini mendorong adanya keputusan yang dapat memastikan wilayah perbatasan tetap memiliki mekanisme pengamanan internasional.
Baca berita terbaru dan informasi aktual lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
(Dahlan)
