JurnalLugas.Com — Mantan Presiden Republik Demokratik Kongo, Joseph Kabila, kembali menjadi sorotan setelah mengumumkan aliansi dengan kelompok bersenjata M23 yang beroperasi di wilayah timur negara tersebut.
Langkah ini menambah kompleksitas konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan belum menunjukkan tanda-tanda berakhir.
Aliansi tersebut diumumkan melalui konferensi pers bersama di kediaman Kabila di Goma, kota penting di wilayah timur Kongo yang menurut laporan telah dikuasai M23 sejak Januari 2025.
Dalam kesempatan itu, diperkenalkan organisasi baru bernama Front pour la Refondation de la Nation (FRN), yang dirancang sebagai kekuatan politik sekaligus militer.
Pembentukan FRN menandai perkembangan baru dalam konflik Kongo. Kabila, yang pernah memimpin negara itu selama hampir dua dekade, disebut akan memimpin organisasi tersebut, sementara sejumlah komandan pemberontak ditempatkan sebagai wakilnya.
Seruan untuk menyatukan kekuatan dan sumber daya menjadi bagian dari deklarasi organisasi itu. Dalam pernyataan yang disampaikan, FRN juga menyebut upaya mengakhiri pemerintahan yang mereka anggap tirani, termasuk melalui kekerasan.
Langkah tersebut berpotensi memperluas dimensi politik konflik di Kongo, karena melibatkan mantan kepala negara yang selama ini dituduh memiliki hubungan dengan gerakan pemberontakan.
Kabila Pernah Dijatuhi Hukuman Mati secara In Absentia
Keterlibatan Kabila dalam aliansi baru ini menjadi perhatian karena rekam jejak hukumnya. Otoritas Republik Demokratik Kongo sebelumnya menuduhnya terlibat dalam gerakan pemberontak yang berkaitan dengan M23.
Pada tahun sebelumnya, Kabila dijatuhi hukuman mati secara in absentia, atau tanpa kehadirannya dalam persidangan, atas tuduhan keterlibatan dengan kelompok tersebut. Pemerintah Kongo juga pernah mengaitkannya dengan Aliansi Sungai Kongo (AFC), yang berfungsi sebagai sayap politik M23 sebelum dibubarkan.
Kabila sebelumnya membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya. Karena itu, perkembangan terbaru ini kembali menempatkan hubungan antara dirinya dan kelompok bersenjata tersebut dalam pusat perhatian politik Kongo.
Kabila berusia 55 tahun dan memimpin negara itu pada periode 2001–2019. Ia naik ke tampuk kekuasaan setelah ayahnya, Laurent Kabila, yang saat itu menjabat kepala negara, tewas dibunuh oleh pengawalnya sendiri pada Januari 2001.
Setelah meninggalkan jabatan presiden menyusul pemilu 2018, Kabila relatif jarang tampil di ruang publik. Kemunculan kembali namanya dalam pembentukan FRN menunjukkan bahwa pengaruh politiknya masih menjadi faktor yang diperhitungkan dalam dinamika nasional Kongo.
Konflik Timur Kongo dan Peran Rwanda
Persoalan M23 tidak dapat dipisahkan dari konflik berkepanjangan di wilayah timur Republik Demokratik Kongo. Kawasan yang kaya akan sumber daya mineral tersebut telah menjadi arena bentrokan berbagai kelompok bersenjata selama lebih dari tiga dekade.
M23, yang sebagian besar anggotanya berasal dari komunitas etnis Tutsi, kembali menjadi kekuatan penting dalam konflik di kawasan itu. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sejumlah negara Barat berulang kali menuduh Rwanda memberikan dukungan kepada kelompok tersebut. Pemerintah Rwanda membantah tuduhan itu.
Perselisihan antara Kinshasa dan Kigali pun menjadi salah satu faktor yang mempersulit upaya menghentikan pertempuran. Persoalan keamanan perbatasan, keberadaan kelompok bersenjata, dan perebutan pengaruh di wilayah timur membuat penyelesaian konflik tidak mudah dicapai.
Pembentukan FRN di bawah kepemimpinan Kabila berpotensi menambah aktor politik yang terlibat dalam pertikaian tersebut. Namun, seberapa besar pengaruh organisasi baru itu terhadap situasi militer di lapangan masih bergantung pada perkembangan selanjutnya.
Kesepakatan Damai Belum Menghentikan Pertumpahan Darah
Berbagai upaya diplomatik telah ditempuh untuk menghentikan konflik di Kongo. Kinshasa dan Kigali menandatangani kesepakatan damai pada Desember di bawah mediasi Amerika Serikat. Namun, kesepakatan tersebut belum menghasilkan perubahan nyata yang mampu menghentikan kekerasan di wilayah timur.
Upaya lain juga dilakukan melalui gencatan senjata antara pemerintah Kongo dan M23 pada Juli 2025 yang dimediasi Qatar. Komitmen tersebut diharapkan membuka jalan bagi penghentian pertempuran, tetapi pelaksanaannya tidak mampu mengakhiri konflik secara berkelanjutan.
Situasi semakin rumit karena konflik tidak hanya melibatkan pemerintah dan kelompok bersenjata, tetapi juga berkaitan dengan ketegangan regional serta perebutan pengaruh di wilayah yang memiliki kekayaan mineral.
Di tengah kondisi itu, pembentukan FRN menjadi perkembangan yang perlu dicermati. Aliansi yang dipimpin Kabila dapat mengubah konfigurasi politik dan militer pemberontakan, meskipun dampak akhirnya belum dapat dipastikan.
Presiden petahana Felix Tshisekedi dijadwalkan mengakhiri masa jabatan keduanya pada 2028. Sementara itu, perdebatan mengenai kemungkinan perubahan konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden menjadi dua periode turut mewarnai situasi politik nasional.
Kemunculan kembali Kabila dalam panggung konflik dengan posisi baru berpotensi menambah tekanan terhadap pemerintahan Tshisekedi. Namun, hubungan antara perkembangan politik tersebut dan arah konflik bersenjata tetap perlu dilihat berdasarkan fakta serta perkembangan berikutnya.
Perkembangan politik internasional dan konflik global lainnya dapat dibaca melalui JurnalLugas.Com.
https://JurnalLugas.Com
(Dahlan)
