JurnalLugas.Com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menawarkan konsep alternatif pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menempatkan ekonomi kerakyatan dan potensi daerah sebagai bagian penting dari penyediaan makanan bergizi.
Gagasan tersebut menitikberatkan pada keterlibatan pemerintah daerah, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga warung rakyat.
Dengan pendekatan ini, program pemenuhan gizi diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima makanan, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Hasto menyampaikan gagasan itu setelah menghadiri konsolidasi DPD PDIP Lampung, Jumat (30/10/2026) malam.
Menurutnya, pelaksanaan MBG perlu mempertimbangkan karakteristik setiap daerah. Karena itu, kebijakan tidak semestinya sepenuhnya dirancang secara terpusat tanpa memperhatikan kondisi ekonomi dan ketersediaan pangan lokal.
“Pelaksanaannya perlu melihat keunikan daerah, melibatkan kepala daerah, serta memanfaatkan warung-warung rakyat,” kata Hasto.
PDIP Ingin MBG Libatkan Pelaku Usaha Kecil
Konsep yang disampaikan Hasto membuka ruang lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam rantai penyediaan makanan bergizi.
Warung rakyat dan UMKM dinilai dapat menjadi bagian dari pelaksanaan program, sehingga perputaran uang tidak hanya terkonsentrasi pada penyedia berskala besar.
Pendekatan berbasis daerah juga memungkinkan kebutuhan pangan disesuaikan dengan potensi produksi setempat. Dengan demikian, bahan makanan dapat diperoleh dari pelaku usaha maupun produsen lokal.
Hasto menjelaskan, gagasan tersebut merupakan hasil penyerapan aspirasi kader partai di tingkat bawah.
Ia menilai partai politik tidak cukup hanya menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Partai juga perlu menghadirkan alternatif yang dapat menjawab persoalan masyarakat.
“Dari aspirasi dan ketidakpuasan terhadap sejumlah kebijakan, PDIP harus mampu memberikan jawaban melalui penguatan akar rumput,” ujarnya.
BGN Siapkan Loka MBG untuk Cegah Monopoli Pangan
Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) juga menyiapkan mekanisme pengadaan bahan pangan untuk mendukung pelaksanaan MBG.
Kepala BGN Sudaryono memperkenalkan rencana marketplace khusus bernama Loka MBG yang dikembangkan melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SipLah) milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Platform tersebut dirancang sebagai sarana mempertemukan produsen pangan dengan kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk program MBG.
Sudaryono menjelaskan, keanggotaan marketplace akan diarahkan kepada asosiasi dan koperasi petani serta peternak. Melalui mekanisme tersebut, produsen diharapkan dapat menjual hasil produksinya secara langsung dengan menggunakan harga acuan pemerintah.
“Marketplace MBG ini kami namakan Loka MBG,” kata Sudaryono dalam pemaparannya di Usmar Ismail Hall, Kamis (29/10/2026).
Ia mengatakan, keterlibatan asosiasi dan koperasi produsen diharapkan dapat mengurangi potensi monopoli dalam rantai pasok bahan pangan.
“Yang masuk adalah asosiasi dan koperasi peternak serta petani, sehingga hasil produksi bisa dijual langsung dengan harga acuan pemerintah,” jelasnya.
Sama-Sama Soroti Keterlibatan Produsen Lokal
Gagasan Hasto dan rencana Loka MBG dari BGN memiliki perhatian yang sama terhadap keterlibatan pelaku ekonomi dalam penyediaan kebutuhan pangan program MBG.
Namun, keduanya menawarkan pendekatan berbeda. Hasto menekankan pemberdayaan warung rakyat, UMKM, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program.
Sementara itu, BGN menyiapkan marketplace yang menghubungkan asosiasi serta koperasi petani dan peternak dengan kebutuhan pengadaan pangan.
Sudaryono berharap mekanisme Loka MBG dapat menjaga keseimbangan pasokan dan harga bahan pangan, sekaligus memberikan ruang pasar bagi produsen dalam negeri.
Dengan keterlibatan produsen secara langsung, pemerintah berharap petani dan peternak memperoleh harga yang wajar, sementara kebutuhan bahan makanan untuk MBG dapat dipenuhi secara lebih terukur.
Perdebatan mengenai pola pelaksanaan MBG pun tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.
Pengelolaan rantai pasok, pemerataan kesempatan usaha, dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam keberlanjutan program tersebut.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
