JurnalLugas.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya untuk menerima apapun keputusan hukum yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Sidang putusan yang dijadwalkan berlangsung Jumat (25/7) mendatang disebut menjadi momen penting bagi proses penegakan hukum yang tengah berjalan.
“Segala proses telah kami jalankan sesuai prosedur. Saat ini kami hanya tinggal menantikan putusan akhir dari pengadilan,” ujar Guntur Rahayu pejabat di bidang penindakan KPK, saat ditemui di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (24/7).
Ia menambahkan bahwa proses persidangan telah diupayakan seoptimal mungkin dengan menghadirkan berbagai saksi dan menyertakan alat bukti yang relevan. “Kami percaya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta hukum secara adil,” ungkapnya.
KPK Imbau Masyarakat Jaga Situasi Tetap Kondusif
Menjelang sidang putusan, KPK mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas dan suasana yang kondusif. Ditekankan bahwa proses hukum harus dihormati oleh semua pihak tanpa ada tekanan dari luar.
“Kami berharap tidak ada gangguan yang mengintervensi jalannya persidangan. Semua pihak sebaiknya menghargai proses yang sedang berlangsung,” ujar sumber tersebut.
Tuntutan 7 Tahun Penjara dan Denda Rp600 Juta
Dalam perkara ini, tim penuntut umum dari KPK telah menuntut agar Hasto dijatuhi pidana penjara selama tujuh tahun. Selain itu, ia juga dikenakan denda sebesar Rp600 juta. Apabila tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama enam bulan.
Hasto didakwa menghalangi proses penyidikan dalam perkara yang menyeret mantan calon legislatif Harun Masiku sebagai tersangka. Dugaan merintangi proses hukum dilakukan dalam rentang waktu antara tahun 2019 hingga 2024.
Dugaan Perusakan Barang Bukti
Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa, Hasto disebut meminta seorang staf Rumah Aspirasi, yang berinisial N, untuk merusak ponsel milik Harun Masiku. Caranya, dengan merendam perangkat tersebut ke dalam air pasca penangkapan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan oleh KPK.
Tak hanya itu, Hasto juga diduga memerintahkan asistennya untuk menghancurkan atau menenggelamkan ponsel lain yang diduga menyimpan jejak komunikasi penting. Langkah ini diduga dilakukan guna menghindari penyitaan oleh tim penyidik.
Dugaan Suap Terkait PAW DPR
Kasus yang menjerat Hasto tak berhenti di situ. Ia juga diduga terlibat dalam pemberian uang suap sebesar 57.350 dolar Singapura setara dengan Rp600 juta kepada Wahyu Setiawan. Suap tersebut diyakini bertujuan agar KPU RI menyetujui penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari Dapil Sumatera Selatan I, menggantikan Riezky Aprilia dengan Harun Masiku.
Dalam praktiknya, pemberian uang itu disebut dilakukan secara bersama-sama oleh Hasto bersama seorang advokat, mantan terpidana kasus politik uang, dan Harun Masiku sendiri.
Terancam Jerat Hukum Berlapis
Atas semua perbuatannya, Hasto dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, atau Pasal 13. Ia juga dikenakan pasal-pasal dalam KUHP, termasuk Pasal 65 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) ke-1, dan Pasal 64 ayat (1).
Ancaman pidana yang dikenakan tak hanya terkait suap, namun juga perintangan penyidikan dua bentuk pelanggaran berat yang menjadi fokus utama pemberantasan korupsi di Indonesia.
Harun Masiku Masih Jadi Buron Prioritas
Meski perkara telah berjalan sejak beberapa tahun lalu, tersangka utama Harun Masiku masih belum ditemukan. Ia masuk daftar buronan KPK sejak awal 2020 dan hingga kini belum berhasil ditangkap.
KPK menegaskan bahwa pencarian Harun masih menjadi prioritas. Pihak lembaga antirasuah tersebut mengaku terus berkoordinasi dengan sejumlah lembaga dalam dan luar negeri guna memburu keberadaan buronan itu.
“Kami tidak akan berhenti sampai yang bersangkutan ditemukan dan dibawa ke hadapan hukum,” jelas pejabat KPK itu.
Proses Hukum Jadi Sorotan Publik
Perkara ini menjadi perhatian luas karena menyangkut nama besar dalam politik nasional. Banyak kalangan menilai vonis terhadap Hasto akan menjadi tolok ukur keseriusan KPK dalam menangani perkara korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan politik.
“Putusan pengadilan akan menguji seberapa dalam komitmen lembaga penegak hukum terhadap prinsip keadilan,” ujar seorang pengamat politik dan hukum dari salah satu universitas negeri.
Ia menambahkan bahwa transparansi dan objektivitas dalam perkara seperti ini harus dijaga ketat agar publik tetap percaya pada sistem hukum.
Menanti Putusan, Menjaga Hukum
Saat publik menanti putusan vonis dari majelis hakim, sorotan tertuju pada integritas sistem peradilan. Apakah Hasto akan divonis sesuai tuntutan, atau justru memperoleh keringanan, menjadi pertanyaan besar yang akan terjawab dalam waktu dekat.
KPK, seperti ditegaskan oleh pejabat internalnya, akan mempelajari putusan apapun yang diberikan dan mengambil langkah hukum lanjutan jika diperlukan. “Kami percaya pada kekuatan hukum yang objektif,” tutupnya.
🔗 Selalu ikuti perkembangan berita hukum dan politik terkini hanya di JurnalLugas.Com
