JurnalLugas.Com – Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menekankan perlunya pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap harga eceran tertinggi (HET) bawang putih.
Hal ini karena harga bawang putih di tingkat konsumen seringkali melampaui batas HET yang telah ditetapkan.
Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Yeka data dari Badan Pangan Nasional dan Kementerian Perdagangan yang menunjukkan peningkatan harga bawang putih yang signifikan antara Mei dan Juli 2023, dari Rp35.220 per kg menjadi Rp39.990 per kg.
Bahkan pada awal Maret 2024, harga bawang putih telah mencapai Rp39.170 per kg, meningkat sekitar 22,41 persen dari HET yang ditetapkan sebesar Rp32.000 sejak 2019.
“Sudah ada HET bawang putih sebesar Rp32.000, namun penerapannya tidak konsisten,” ujar Yeka pada Jumat, 22 Maret 2024.
Yeka menegaskan bahwa pengawasan ketat terhadap HET bawang putih sangat penting, karena dapat membantu mencegah praktik korupsi dalam perdagangan bawang putih di Indonesia.
Dia juga mempertanyakan alasan di balik lonjakan harga bawang putih di dalam negeri yang tidak sejalan dengan tren global, mengingat sebagian besar impor bawang putih Indonesia berasal dari China, bukan dari Ukraina.
“Dengan peningkatan harga tersebut, pertanyaannya adalah, apakah ada peningkatan biaya angkut? Apakah importir dan distributor secara massal meningkatkan keuntungan mereka? Semua ini menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan RIPH bawang putih,” tambah Yeka.
Yeka mendorong pemerintah untuk menerapkan pengawasan HET bawang putih yang ketat, sebagaimana yang dilakukan dalam pengawasan HET beras.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan transparansi kepada konsumen mengenai harga bawang putih yang mereka beli.
