JurnalLugas.Com – Brigade Al-Qassam, sayap militer dari Hamas, baru-baru ini menyatakan sumpah setia kepada Yahya Sinwar, yang baru terpilih sebagai ketua biro politik kelompok tersebut. Sinwar menggantikan posisi Ismail Haniyeh, yang sebelumnya memimpin Hamas, Al-Qassam menyebut Yahya Sinwar adalah arsitek untuk menghancurkan Zionis Israel.
Menurut Abu Ubaida, juru bicara Brigade Al-Qassam, “Brigade Al-Qassam mengucapkan sumpah setia kepada pemimpin Yahya Sinwar dan menegaskan kesiapan penuh mereka untuk melaksanakan keputusannya.” Ubaida menambahkan bahwa pemilihan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menunjukkan vitalitas dan kekuatan gerakan tersebut.
Sinwar, yang kini berusia 61 tahun, dipilih pada Selasa untuk menggantikan Haniyeh. Sebelumnya, Sinwar telah terpilih sebagai kepala gerakan Hamas di Jalur Gaza pada tahun 2017 dan terpilih kembali pada tahun 2021.
Israel menganggap Sinwar sebagai salah satu arsitek dari serangan lintas batas “Banjir Al-Aqsa” yang terjadi pada 7 Oktober lalu. Serangan ini menyebabkan kerusakan besar pada Israel, baik dalam hal korban jiwa maupun kerugian militer, dan memengaruhi reputasi intelijen dan keamanan Israel secara global.
Israel telah menempatkan penghapusan Sinwar sebagai salah satu target utama dalam konflik saat ini dengan Gaza. Selain itu, kekhawatiran tentang kemungkinan perang regional semakin meningkat setelah pembunuhan Haniyeh dan juga Fuad Shukr, pemimpin militer Hizbullah, dalam serangan udara Israel di Beirut pada 30 Juli.
Sejak Oktober, serangan brutal Israel terhadap Gaza telah menuai kecaman internasional. Israel telah mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera. Akibat konflik ini, hampir 40.000 orang Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, telah tewas, dan lebih dari 91.700 orang mengalami luka-luka. Selain itu, sebagian besar wilayah Gaza telah hancur, dengan blokade yang menghambat pasokan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
Israel juga menghadapi tuduhan genosida di Pengadilan Internasional (ICJ), yang memerintahkan agar operasi militer di kota Rafah, yang menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari 1 juta orang Palestina, segera dihentikan sebelum kota tersebut diserbu pada 6 Mei.
