JurnalLugas.Com – Peluang Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 semakin meredup. Mantan calon presiden ini menghadapi kemungkinan kehilangan dukungan dari partai-partai politik yang dulu berada di belakangnya.
Cecep Hidayat, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), menyoroti konflik yang terjadi antara Anies dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Konflik ini menunjukkan adanya keretakan dalam hubungan antara Anies dan PKS, yang sebelumnya menjadi salah satu pilar utama Koalisi Perubahan. Menurut Cecep, jika konflik ini berlanjut, Anies bisa kehilangan dukungan PKS, partai yang turut mengantarnya ke kursi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017.
“PKS sebenarnya sejak awal ingin mendukung Anies lagi, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Kalau Anies tidak menggandeng Sohibul Iman, maka peluangnya untuk didukung PKS bisa sirna. Sayangnya, Anies tampaknya tidak bersedia memenuhi syarat tersebut,” jelas Cecep pada Selasa (13/8/2024).
Perselisihan ini semakin menguatkan dugaan bahwa PKS akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang kini tengah membentuk aliansi baru, KIM Plus. Koalisi ini diperkirakan akan mengusung Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, sebagai calon gubernur DKI Jakarta.
Namun, Cecep juga berpendapat bahwa langkah PKS bergabung dengan KIM Plus bukan semata-mata karena konflik dengan Anies. Sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Jakarta, PKS memiliki posisi tawar yang kuat. Mereka bisa saja menuntut agar kadernya dicalonkan sebagai gubernur atau wakil gubernur.
“PKS punya posisi strategis di Jakarta dengan perolehan kursi DPRD yang signifikan. Ini memberikan mereka ruang negosiasi yang kuat dalam koalisi KIM Plus,” ujar Cecep.
Selain PKS, Cecep juga melihat kemungkinan Partai Nasdem akan merapat ke KIM Plus. Meskipun Nasdem berkali-kali menegaskan komitmen mereka untuk mendukung Anies, sinyal-sinyal perubahan mulai terlihat.
“Situasi politik saat ini sangat dinamis. Meskipun Nasdem sudah menyatakan dukungan kepada Anies, bukan tidak mungkin mereka berubah arah,” katanya.
Jika PKS dan Nasdem benar-benar beralih ke KIM Plus, maka Anies hanya akan memiliki sedikit pilihan. Dukungan potensial bisa datang dari PDIP dan PKB, yang bersama dengan Partai Perindo dan PPP, menguasai 17 kursi di DPRD Jakarta. Jika mereka berhasil mengajak PKB yang memiliki 10 kursi, maka koalisi ini bisa mengusung calon gubernur.
Namun, PDIP diperkirakan tidak akan mudah menerima Anies sebagai calon. Sejarah konflik antara PDIP dan Anies sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 masih menjadi penghalang utama. Selain itu, PDIP juga memiliki ambisi besar untuk menempatkan kadernya sendiri sebagai calon gubernur.
“PDIP memang pernah menyebut Anies sebagai calon potensial, tetapi mereka juga sangat mementingkan kader sendiri untuk posisi gubernur. Jadi, masih belum jelas apakah mereka benar-benar akan mendukung Anies,” ujar Cecep.
Cecep menambahkan, hingga masa pendaftaran di KPU pada akhir Agustus 2024, situasi politik masih bisa berubah dengan cepat. Perubahan mendadak bisa terjadi, seperti yang terlihat pada Partai Golkar ketika ketua umum mereka, Airlangga Hartarto, tiba-tiba mengundurkan diri pada akhir pekan lalu.
“Dinamika politik menjelang Pilkada ini sangat tinggi, dan keputusan partai-partai besar bisa berubah kapan saja,” tutup Cecep.
