JurnalLugas.Com – Pemerintah Malaysia, melalui Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim, telah mengumumkan bahwa mereka sedang menyiapkan draf resolusi di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk merekomendasikan pencabutan keanggotaan Israel dari organisasi dunia tersebut jika terus melanggar aturan hukum dan keputusan terkait Palestina. Langkah ini mencerminkan komitmen Malaysia dalam mendukung Palestina dan menentang segala bentuk pelanggaran yang berdampak pada rakyat Palestina.
Pernyataan ini disampaikan Anwar dalam sebuah sesi di Gedung Dewan Rakyat, yang juga dihadiri secara daring oleh sejumlah pihak di Kuala Lumpur. Draf resolusi tersebut kini dalam tahap negosiasi dan diharapkan segera diajukan ke Majelis Umum PBB untuk mendapatkan persetujuan resmi dalam waktu dekat.
Draf Resolusi dan Peran Malaysia dalam Kumpulan Inti (Core Group)
Anwar Ibrahim mengungkapkan bahwa sejak 31 Oktober 2024, Malaysia telah menjadi bagian dari Kumpulan Inti (Core Group) yang bertugas menyusun draf resolusi guna meminta Advisory Opinion atau Pendapat Nasihat dari Mahkamah Internasional (ICJ). Pendapat ini akan menjadi pedoman untuk menetapkan kewajiban Israel dalam mengizinkan PBB untuk menjalankan aktivitas dan kehadirannya di wilayah konflik.
Jika resolusi ini disahkan, langkah tersebut akan memberikan dasar hukum bagi United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) untuk tetap memberikan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan lebih dari enam juta pengungsi Palestina yang tersebar di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon, dan Suriah.
UNRWA sendiri merupakan lembaga kunci yang menyalurkan bantuan vital bagi masyarakat Palestina, dan Malaysia telah berkomitmen penuh untuk terus mendukung peran penting ini.
Dukungan Malaysia terhadap Pengungsi Palestina
Perdana Menteri Malaysia menekankan bahwa Malaysia akan terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan bantuan kepada rakyat Palestina terus berjalan lancar.
Anwar menambahkan bahwa peran UNRWA harus dilindungi agar mampu melaksanakan misinya dalam menyediakan bantuan dasar bagi masyarakat Palestina yang terdampak konflik berkepanjangan.
Hingga 1 November 2024, Anwar melaporkan bahwa jumlah korban dari konflik yang melanda rakyat Palestina telah mencapai angka yang memprihatinkan. Sebanyak 43.204 jiwa tewas, termasuk 16.000 anak-anak, sementara 101.641 lainnya mengalami luka-luka, dan sekitar 11.000 orang dilaporkan hilang.
Sejak Oktober 2023, Anwar menyebutkan bahwa rata-rata 118 warga Palestina kehilangan nyawa dan 277 lainnya mengalami cedera setiap hari akibat kekerasan yang tidak kunjung mereda. Situasi ini semakin meresahkan karena Gaza tetap menjadi area konflik yang intensif di mana kekerasan terus berlangsung dengan impunitas. Ditambah lagi, dukungan langsung maupun tidak langsung dari negara-negara sekutu Israel membuat upaya penanganan konflik semakin sulit.
Langkah Malaysia ini menunjukkan tekad negara untuk mendorong penyelesaian konflik yang berlarut-larut serta mencari solusi yang adil dan damai bagi rakyat Palestina. Draf resolusi yang sedang digagas diharapkan mampu memberikan tekanan politik dan hukum kepada Israel untuk menghentikan tindakan yang merugikan Palestina dan mematuhi ketentuan internasional.
Sebagai anggota yang aktif di PBB, Malaysia terus berupaya memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina dan mengajak negara-negara lain untuk mendukung upaya ini. Diharapkan, melalui jalur diplomasi dan kerja sama internasional, akan tercipta kondisi yang lebih kondusif bagi perdamaian yang menyeluruh di Palestina dan kawasan sekitarnya.
