JurnalLugas.Com – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) menyatakan akan menghormati proses hukum dan bersikap kooperatif menyusul penetapan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku. Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, pada Selasa, 24 Desember 2024.
“PDI Perjuangan dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum serta bersikap kooperatif,” ungkap Ronny.
Namun demikian, PDIP menganggap penetapan tersangka ini sebagai bentuk politisasi hukum. Hal tersebut dianggap sebagai indikasi adanya upaya tertentu untuk mengganggu stabilitas partai menjelang Kongres VI PDIP, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Komitmen PDIP terhadap Prinsip Demokrasi dan Hukum
Ronny menyatakan bahwa PDIP merupakan partai politik yang didirikan atas dasar cita-cita besar untuk menegakkan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Kendati demikian, partai berlambang banteng moncong putih ini menilai adanya upaya pembingkaian hukum yang tidak berimbang.
“Penetapan Sekjen DPP PDIP ini seakan menjadi bukti nyata bahwa partai kami diacak-acak menjelang agenda besar partai,” kata Ronny.
Ia juga menegaskan bahwa kasus suap Harun Masiku terhadap mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, telah selesai secara hukum. Selama persidangan berlangsung, tidak ada bukti yang mengaitkan Hasto Kristiyanto dengan perkara tersebut.
Dugaan Politisasi dan Kriminalisasi
Ronny menjelaskan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga sarat dengan muatan politis. Setidaknya, terdapat tiga indikasi yang menguatkan dugaan tersebut:
- Opini Publik yang Dimobilisasi
Terdapat upaya pembentukan opini publik secara sistematis, terutama melalui aksi demo dan narasi di media sosial yang terus mengangkat isu Harun Masiku. - Pembunuhan Karakter
Hasto Kristiyanto dianggap menjadi target pembingkaian negatif yang menyerang pribadinya, bukan hanya posisinya sebagai Sekjen PDIP. - Kebocoran Informasi Rahasia
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang seharusnya bersifat rahasia justru bocor ke publik sebelum diterima oleh Hasto.
Ronny menduga kebocoran ini merupakan upaya untuk menciptakan persepsi negatif di tengah masyarakat. “Semua fakta ini dapat dinilai oleh publik secara objektif,” tambahnya.
PDIP berkomitmen untuk terus mendukung proses hukum yang adil dan transparan. Di sisi lain, partai ini juga akan mempertahankan sikap kritis terhadap setiap upaya kriminalisasi yang dinilai merugikan integritas partai dan kadernya.
Untuk informasi dan analisis lebih lanjut mengenai isu politik terkini, kunjungi JurnalLugas.Com.
