JurnalLugas.Com – Perdebatan mengenai posisi partai politik di dalam maupun di luar pemerintahan kembali menghangat. Kali ini, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, memberikan tanggapan tegas atas pernyataan PDI Perjuangan (PDIP) yang menyebut Golkar sebagai partai yang memiliki ketergantungan terhadap kekuasaan.
Menurut Sarmuji, anggapan bahwa Golkar selalu ingin berada di lingkar kekuasaan tidak sesuai dengan fakta perjalanan politik partainya.
Ia menegaskan Golkar pernah berada di luar pemerintahan, namun pada akhirnya kembali bergabung karena dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman untuk mendukung jalannya pemerintahan.
“Kami pernah berada di luar kekuasaan. Namun, pada saat itu justru pemerintahan yang mengajak Golkar kembali bergabung,” ujar Sarmuji dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu 20 Juni 2026.
Ia menjelaskan, keberadaan Golkar di pemerintahan tidak semata-mata karena ambisi politik partai, melainkan karena adanya kebutuhan dari pemerintah terhadap kontribusi Golkar dalam menjalankan berbagai program nasional.
Sarmuji menyebut, selama ini Golkar dikenal memiliki sumber daya politik yang kuat, jaringan yang luas, serta pengalaman panjang dalam mendukung agenda pembangunan.
Karena itu, menurutnya, setiap pemerintahan membutuhkan dukungan partai yang memiliki kemampuan menjaga stabilitas politik dan mengawal kebijakan publik.
“Golkar berada di pemerintahan bukan hanya karena keinginan kami sendiri, tetapi juga karena ada kebutuhan untuk menyukseskan agenda pemerintahan,” kata dia.
Pernyataan tersebut merupakan respons atas kritik yang sebelumnya disampaikan Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus. Deddy menilai PDIP tidak memiliki orientasi untuk selalu berada di dalam kekuasaan dan memilih menjalankan fungsi politik dari luar pemerintahan.
Menurut Deddy, partainya tidak memiliki ketergantungan terhadap kekuasaan. Ia menegaskan bahwa menang ataupun kalah dalam pemilu, PDIP tetap memiliki prinsip untuk menjalankan peran politik sesuai dengan garis perjuangan partai.
“PDIP tidak memiliki watak bergantung pada kekuasaan. Kami tetap bisa berkembang dan menjalankan fungsi politik meskipun berada di luar pemerintahan,” ujar Deddy.
Lebih lanjut, Deddy menilai keberadaan partai di luar pemerintahan merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi. Ia menegaskan fungsi pengawasan dan penyeimbang atau checks and balances harus tetap berjalan agar kebijakan pemerintah dapat dikritisi secara konstruktif.
Menurutnya, partai yang berada di luar pemerintahan tetap dapat mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat, namun juga memiliki kebebasan untuk memberikan kritik, masukan, serta pandangan yang berbeda jika diperlukan.
Deddy bahkan mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan keberagaman posisi politik. Jika seluruh partai bergabung ke dalam pemerintahan, maka ruang penyeimbang bisa bergeser ke luar parlemen dalam bentuk tekanan publik atau aksi demonstrasi.
“Perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan justru menjadi unsur penting dalam kehidupan demokrasi,” ujarnya.
Perdebatan antara Golkar dan PDIP ini memperlihatkan dinamika politik nasional yang terus berkembang menjelang berbagai agenda politik ke depan.
Di satu sisi, Golkar menegaskan kiprahnya sebagai mitra strategis pemerintah, sementara PDIP memilih menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang dari luar pemerintahan.
Kedua posisi tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari mekanisme demokrasi yang memberikan ruang bagi setiap partai untuk menjalankan peran politiknya sesuai dengan visi dan strategi masing-masing.
Baca berita politik nasional lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
