JurnalLugas.Com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang bagi berbagai bentuk pengawasan publik selama dilakukan secara objektif, berbasis data, dan bertujuan memberikan solusi.
Pernyataan itu disampaikan Gibran menyusul munculnya berbagai survei, kajian, hingga pembentukan Kabinet Bayangan oleh koalisi masyarakat sipil.
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/7/2026), Gibran menyampaikan bahwa seluruh masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Ia menilai kritik yang konstruktif dapat menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan semakin baik.
“Saya menghormati setiap hasil survei, kajian maupun analisis dari lembaga yang kredibel. Saya juga menghormati partisipasi masyarakat, pengamat, akademisi, media, hingga inisiatif anak-anak muda yang menyampaikan masukan, termasuk melalui pembentukan kabinet bayangan,” ujar Gibran.
Menurutnya, kehidupan demokrasi memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat serta mengawasi jalannya pemerintahan.
Hak tersebut dinilai sebagai bagian dari sistem demokrasi yang sehat selama dijalankan secara bertanggung jawab.
Gibran menegaskan, pemerintah tidak memandang kritik sebagai hambatan, melainkan sebagai masukan yang dapat memperkuat kualitas kebijakan.
Ia menilai pengawasan publik yang didukung data dan disertai solusi justru menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah.
“Selama pengawasan disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, saya memandangnya sebagai bahan evaluasi yang baik bagi jalannya pemerintahan,” katanya.
Wapres menambahkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, mendengarkan aspirasi publik menjadi bagian dari upaya menyempurnakan setiap kebijakan yang dijalankan.
Ia juga menekankan bahwa pemerintahan yang terbuka terhadap kritik akan mampu membangun tata kelola yang lebih baik.
Transparansi, akuntabilitas, dan kerja nyata disebut menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurut Gibran, apabila semangat tersebut terus dijaga, kualitas demokrasi Indonesia akan semakin matang.
Di sisi lain, hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat terbangun melalui komunikasi yang sehat dan saling mengawasi demi kepentingan publik.
Pernyataan Gibran muncul setelah koalisi masyarakat sipil mengumumkan pembentukan Kabinet Bayangan sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Inisiatif yang diumumkan pada 17 Juli 2026 itu melibatkan 15 tokoh dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, aktivis, hingga peneliti. Masing-masing ditugaskan mengawal bidang tertentu yang disesuaikan dengan struktur Kabinet Merah Putih.
Koalisi tersebut menyatakan pembentukan Kabinet Bayangan bertujuan menghadirkan pemantauan independen terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah serta memberikan alternatif pandangan terhadap berbagai isu strategis nasional.
Sementara itu, pemerintah melalui pernyataan Wapres Gibran menegaskan komitmennya untuk tetap menerima berbagai masukan dari masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan publik di masa mendatang.
Ikuti perkembangan berita politik nasional, pemerintahan, dan kebijakan publik terbaru hanya di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
