JurnalLugas.Com – Upaya pemerintah mempercepat digitalisasi perlindungan sosial mulai menunjukkan hasil nyata.
Melalui sistem pendataan yang lebih terintegrasi, ribuan keluarga yang selama ini belum pernah menerima bantuan sosial akhirnya teridentifikasi sebagai penerima yang berhak.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menilai transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial menjadi langkah strategis untuk memastikan anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang memenuhi syarat.
Saat meninjau pelaksanaan Program Digitalisasi Perlindungan Sosial di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Qodari mengatakan pemerintah ingin memperbaiki tata kelola bansos agar lebih transparan, tepat sasaran, dan berkeadilan.
Menurutnya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mendorong pemanfaatan teknologi sebagai fondasi baru dalam sistem perlindungan sosial nasional.
Dengan digitalisasi, proses pendataan hingga penetapan penerima bantuan dapat dilakukan secara lebih akurat melalui integrasi data lintas kementerian dan lembaga.
“Program ini bertujuan agar anggaran perlindungan sosial yang sangat besar benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak secara adil,” ujar Qodari dalam keterangannya yang diterima JurnalLugas.Com, Kamis (30/7/2026).
Ia mengungkapkan, anggaran perlindungan sosial yang nilainya mencapai sekitar Rp1.300 triliun atau hampir sepertiga dari total APBN membutuhkan sistem pengawasan yang lebih kuat agar tidak terjadi salah sasaran.
Selama ini, kata Qodari, masih ditemukan berbagai persoalan dalam penyaluran bansos. Sebagian penerima tercatat meski tidak lagi memenuhi syarat, sementara masih banyak masyarakat yang layak justru belum masuk dalam daftar penerima.
Karena itu, digitalisasi diharapkan mampu menghasilkan basis data yang lebih objektif sehingga seluruh proses penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Perkembangan pendataan di Kota Surabaya menjadi salah satu contoh keberhasilan implementasi program tersebut. Hingga 28 Juli 2026, proses pendataan telah mencapai 99,82 persen dari total 1.001.688 kepala keluarga (KK).
Qodari optimistis seluruh proses pendataan di Surabaya dapat segera diselesaikan dalam waktu singkat sehingga data penerima bansos yang baru dapat segera digunakan sebagai acuan pemerintah.
“Kami melihat pelaksanaannya hampir rampung. Dalam satu hingga dua hari ke depan seluruh kepala keluarga di Surabaya diperkirakan sudah terdata,” ujarnya.
Hasil verifikasi lapangan juga menghasilkan temuan penting. Pemerintah menemukan sekitar 25 ribu kepala keluarga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan ternyata tidak lagi memenuhi kriteria.
Sebaliknya, terdapat sekitar 51 ribu kepala keluarga yang selama ini belum pernah memperoleh bantuan sosial meski sebenarnya berhak menerimanya.
Menurut Qodari, temuan tersebut menjadi bukti bahwa digitalisasi bukan sekadar pembaruan teknologi, tetapi juga instrumen untuk menghadirkan keadilan dalam distribusi bantuan pemerintah.
“Ada puluhan ribu keluarga yang seharusnya menerima bansos, namun baru sekarang terdata. Melalui sistem digital, mereka akhirnya memperoleh haknya,” tuturnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah di Surabaya yang dinilai mampu bekerja cepat dalam proses pendataan.
Kolaborasi pemerintah daerah dengan berbagai instansi disebut menjadi faktor penting yang membuat capaian pendataan hampir menyentuh 100 persen.
Pemerintah berharap sistem digitalisasi perlindungan sosial dapat diterapkan secara menyeluruh di berbagai daerah di Indonesia.
Dengan basis data yang semakin akurat, penyaluran bansos diharapkan menjadi lebih efisien, transparan, sekaligus mengurangi potensi kesalahan maupun penyalahgunaan anggaran negara.
Digitalisasi perlindungan sosial juga diyakini akan memperkuat kebijakan pemerintah dalam memastikan setiap rupiah anggaran bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan, sehingga tujuan pemerataan kesejahteraan dapat tercapai secara lebih optimal.
Ikuti berita terbaru seputar kebijakan pemerintah, bantuan sosial, ekonomi, dan informasi nasional lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
