JurnalLugas.Com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan progres yang positif. Hal tersebut diungkapkan AHY saat menjadi pembicara dalam Dialog “100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Universitas Pertahanan, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 24 Januari 2025.
“Pandangan dari berbagai kalangan masyarakat menunjukkan bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto berjalan pada trek yang benar. Pemerintahan ini progresif dan berfokus pada langkah-langkah nyata,” ujar AHY.
Langkah Strategis Kemenko Infra
Sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih, Kemenko Infra berkomitmen untuk terus memetakan dan memahami permasalahan di lapangan serta melaksanakan perubahan yang signifikan. AHY menegaskan bahwa salah satu prioritas utama adalah memastikan pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi di seluruh wilayah Indonesia.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia memiliki Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Dengan adanya lima kementerian di bawah koordinasi kami, kami yakin dapat mempercepat identifikasi dan penyelesaian masalah di lapangan,” jelas AHY.
Integrasi Lima Kementerian
Kemenko Infra mengoordinasikan lima kementerian strategis yang saling terintegrasi. Berikut peran masing-masing kementerian:
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Memastikan status lahan yang jelas dalam setiap proyek pembangunan. - Kementerian Pekerjaan Umum
Bertanggung jawab atas kualitas konstruksi yang dibangun. - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Mengelola pembangunan perumahan rakyat secara efisien dan berkelanjutan. - Kementerian Perhubungan
Berfokus pada konektivitas transportasi darat, laut, udara, serta kereta api, sehingga menciptakan sistem transportasi yang lebih terintegrasi. - Kementerian Transmigrasi
Bertugas mendistribusikan kesejahteraan hingga wilayah Indonesia bagian timur untuk mendorong pemerataan pembangunan.
AHY optimistis bahwa koordinasi yang lebih erat antar kementerian di bawah Kemenko Infra akan menghasilkan perubahan besar dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. “Kami percaya, dengan langkah ini, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,” tutupnya.
Untuk informasi selengkapnya seputar perkembangan kebijakan infrastruktur di Indonesia, kunjungi JurnalLugas.Com.
