JurnalLugas.Com – Gaza kembali menjadi pusat perhatian dunia, bukan hanya karena derita yang belum usai, tapi juga dinamika politik yang kian rumit. Koalisi fraksi Palestina, Pasukan Nasional dan Islami Palestina, pada Selasa 16 April 2025, menegaskan bahwa setiap skema gencatan senjata di Gaza tanpa disertai jaminan kuat merupakan sebuah “jebakan politik” yang membahayakan perjuangan rakyat Palestina.
Dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui kanal resmi Hamas, koalisi tersebut menyampaikan kekhawatiran mendalam bahwa proposal gencatan senjata yang tidak mencakup penghentian total agresi militer Israel, penarikan penuh pasukan dari wilayah Gaza, serta pencabutan blokade yang telah melumpuhkan kehidupan warga, justru akan memperkuat pendudukan Israel. Alih-alih menjadi langkah menuju perdamaian, skenario ini dinilai hanya memperkokoh dominasi penjajah.
Koalisi itu juga mengkritisi laporan mengenai proposal baru yang disampaikan kepada Hamas. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Palestina diminta melucuti senjatanya dan menyerahkan sandera Israel, tanpa ada jaminan konkret untuk menghentikan aksi genosida maupun penarikan penuh pasukan Israel. Menurut pernyataan resmi, hal ini merupakan bentuk manipulasi politik yang merugikan pihak korban.
Lebih jauh, mereka menyayangkan fokus proposal tersebut pada pelucutan senjata dasar kelompok perlawanan, sementara Amerika Serikat terus memasok Israel dengan persenjataan mematikan dan bom-bom berat yang menargetkan penduduk sipil tak berdosa. Ketimpangan ini dianggap sebagai bentuk nyata standar ganda dalam penegakan hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia.
Gaza juga disebut sebagai wilayah penyangga keamanan strategis bagi Mesir, dengan rakyatnya berperan sebagai pelindung garis depan pertahanan Mesir. Sebaliknya, Mesir dianggap sebagai sekutu strategis Palestina dalam menghadapi tekanan militer dan politik dari Israel.
Koalisi tersebut mendesak para mediator internasional dan komunitas global untuk lebih tegas menekan Israel, yang dinilai kerap mengingkari perjanjian dan menunjukkan sikap tidak konsisten dalam proses perdamaian. Mereka juga menuding Israel merancang skema penipuan besar-besaran dengan mengaburkan fakta dan menekankan pelucutan senjata dari pihak korban, sambil menolak implementasi kesepakatan damai yang telah disepakati sebelumnya.
Sebelumnya, media Mesir melaporkan bahwa Kairo telah mengirimkan proposal Israel kepada Hamas dalam upaya memperkuat kemungkinan tercapainya gencatan senjata permanen. Hamas menyatakan sedang mempelajari proposal tersebut secara saksama. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa negosiasi intensif sedang berlangsung untuk membebaskan para sandera yang masih ditahan di Gaza, di tengah tekanan publik yang terus meningkat.
Saat ini, diperkirakan masih ada 59 sandera di Gaza, dengan 24 di antaranya dilaporkan masih hidup. Proposal sebelumnya yang dimediasi oleh Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat untuk gencatan senjata bertahap pada Januari lalu, akhirnya gagal ketika Israel secara sepihak melanjutkan serangan pada 18 Maret, menyusul tekanan dari faksi sayap kanan dalam pemerintahan Netanyahu.
Dalam situasi genting seperti ini, suara dari dalam Palestina menjadi penting untuk didengar. Gencatan senjata sejatinya adalah langkah awal menuju perdamaian, namun tanpa keadilan dan jaminan penghentian kekerasan secara permanen, gencatan senjata bisa berubah menjadi jebakan politik yang semakin menjerat rakyat Gaza.
Baca berita terbaru lainnya di JurnalLugas.Com.
