JurnalLugas.Com — Ketergantungan Indonesia terhadap bahan pangan impor kembali menjadi perhatian. Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah memperluas pemanfaatan komoditas lokal, terutama singkong dan sorgum, sebagai bahan baku alternatif untuk mengurangi kebutuhan impor gandum.
Menurut Firman, penguatan pangan nasional tidak cukup hanya mengejar capaian swasembada. Pemerintah juga perlu memastikan produksi komoditas lokal memiliki kesinambungan sehingga petani memperoleh kepastian pasar dan industri mempunyai bahan baku yang tersedia secara konsisten.
Ia mengusulkan agar komoditas strategis seperti singkong mendapat dukungan kebijakan harga pemerintah, sebagaimana yang selama ini diterapkan pada komoditas pangan tertentu.
“Singkong perlu mendapat kepastian harga agar swasembada bisa berkelanjutan,” ujar Firman di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Firman melihat singkong memiliki peluang besar untuk masuk lebih jauh ke industri pangan nasional. Komoditas tersebut tidak hanya dikonsumsi dalam bentuk pangan tradisional, tetapi juga dapat diolah menjadi berbagai produk yang selama ini menggunakan bahan baku gandum.
Menurutnya, sorgum juga mempunyai peluang serupa. Pengembangan dua komoditas tersebut akan membuat Indonesia memiliki alternatif bahan baku lokal yang lebih beragam.
Ia mencontohkan pemanfaatan singkong dan sorgum dapat diarahkan untuk produk seperti mi, kue dan berbagai makanan olahan lainnya.
Dengan inovasi teknologi pangan yang tepat, bahan baku lokal tersebut dinilai mampu mengisi sebagian kebutuhan industri yang selama ini bergantung pada gandum impor.
“Singkong dan sorgum bisa menjadi alternatif untuk bahan pangan olahan,” kata Firman.
Dorongan tersebut juga berkaitan dengan kepentingan devisa negara. Ketika sebagian kebutuhan bahan baku industri pangan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, tekanan terhadap impor diharapkan ikut berkurang.
Firman menyoroti kebutuhan gandum nasional yang masih bergantung pada pasokan dari luar negeri. Ia menyebut impor gandum Indonesia berada di kisaran jutaan ton setiap tahun.
Jika sebagian kebutuhan tersebut dapat digantikan oleh komoditas lokal, menurut dia, peluang penghematan devisa sekaligus peningkatan nilai ekonomi pertanian dalam negeri akan semakin besar.
Namun, pengembangan singkong tidak dapat hanya mengandalkan peningkatan produksi. Persoalan harga di tingkat petani menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah petani bersedia meningkatkan luas tanam dan produktivitas.
Karena itu, Firman mengusulkan adanya mekanisme harga pemerintah untuk memberikan kepastian kepada petani. Skema tersebut, menurutnya, dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah mengingat sentra produksi singkong tidak tersebar secara merata di seluruh Indonesia.
Pembahasan mengenai kebijakan singkong disebut sudah mulai mendapatkan perhatian pemerintah. Firman mengatakan Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri telah melakukan koordinasi terkait penguatan tata kelola komoditas tersebut.
Ia juga meminta pemerintah memperbaiki aturan mengenai rafaksi singkong. Mekanisme penilaian kualitas hasil panen harus dibuat lebih adil agar petani tidak menjadi pihak yang paling dirugikan ketika hasil produksinya masuk ke pasar atau industri pengolahan.
Kebijakan yang berpihak pada petani dinilai menjadi kunci. Jika harga lebih pasti, pasar tersedia dan industri mampu menyerap hasil produksi, singkong dapat berkembang dari sekadar komoditas pangan lokal menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan nasional.
Gagasan tersebut muncul di tengah klaim pemerintah mengenai pencapaian swasembada sejumlah komoditas pangan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas dalam satu tahun terakhir.
Komoditas yang disebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, gula industri, bawang putih, daging sapi, daging kerbau dan kedelai.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah pada sejumlah komoditas. Prabowo menyebut bawang putih menjadi salah satu pangan yang belum sepenuhnya dipenuhi dari produksi dalam negeri.
Presiden menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada bawang putih dalam tiga tahun. Pemerintah juga masih berupaya meningkatkan kemandirian pada komoditas daging sapi dan daging kerbau.
Di sisi lain, kebutuhan protein masyarakat dinilai telah memiliki sumber alternatif dari hasil perikanan, telur dan daging ayam.
Pengembangan singkong dan sorgum pada akhirnya dapat menjadi bagian dari langkah berikutnya untuk memperkuat fondasi pangan nasional.
Tantangannya bukan hanya bagaimana meningkatkan produksi, tetapi memastikan hasil pertanian memiliki pasar, harga yang layak dan mampu masuk ke rantai industri dalam negeri.
Jika kebijakan tersebut berjalan konsisten, singkong berpotensi memiliki peran lebih besar dalam mengurangi ketergantungan terhadap gandum impor. Bagi petani, kebijakan itu juga dapat membuka peluang pasar baru sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas lokal.
Baca berita ekonomi, pertanian, pangan, dan informasi terbaru lainnya di JurnalLugas.Com.
(William)
