JurnalLugas.Com — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menegaskan pentingnya pendampingan yang menyeluruh bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat lebih mudah mengakses pembiayaan dari lembaga perbankan. Menurutnya, UMKM bukan sekadar bagian dari statistik, melainkan fondasi utama ekonomi rakyat yang menopang sektor industri nasional dari akar rumput.
“Kita butuh pendekatan yang lebih manusiawi dan progresif. UMKM bukan sekadar angka statistik, tapi wajah nyata ekonomi rakyat yang menopang industri kita dari bawah,” ujar Chusnunia dalam pernyataannya, Kamis (12/6).
Chusnunia merujuk pada data Kementerian Koperasi dan UKM yang menunjukkan bahwa 69,5 persen pelaku UMKM masih belum terbiasa atau kesulitan mengakses kredit dari sektor perbankan. Menurutnya, hal ini bukan hanya kendala administratif, tetapi sudah menjadi persoalan struktural yang menghambat kemajuan industri nasional, khususnya sektor padat karya dan manufaktur yang sangat bergantung pada rantai pasok UMKM.
“Ketika sebagian besar UMKM masih tertutup dari akses pembiayaan formal, itu berarti potensi besar industri nasional kita belum bergerak maksimal. Ini bukan hanya soal inklusi keuangan, tapi juga soal keberlanjutan industri dalam negeri,” tegasnya.
Ia menilai bahwa tantangan utama UMKM saat ini bukan hanya minimnya akses modal, tetapi juga berbagai hambatan sistemik seperti belum terintegrasinya sistem informasi keuangan, syarat agunan yang berat, hingga beban suku bunga yang relatif tinggi. Semua faktor tersebut mempersempit ruang gerak pelaku usaha kecil untuk tumbuh dan berkembang.
Dukung KUR, Tapi Harus Tepat Sasaran
Chusnunia menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun pada tahun 2025, dengan prioritas untuk sektor produksi. Namun ia mengingatkan bahwa distribusi pembiayaan harus benar-benar menyentuh pelaku usaha produktif yang membutuhkan, bukan hanya tercatat dalam angka penyerapan anggaran.
“Skema KUR ini harus dikawal agar tidak hanya menguntungkan lembaga keuangan, tetapi memberi dampak nyata bagi pelaku UMKM yang ingin memperluas usahanya,” kata politisi perempuan dari PKB tersebut.
Peran Pendampingan dan Edukasi Keuangan
Chusnunia menekankan bahwa literasi keuangan dan peningkatan kapasitas manajerial menjadi kunci keberhasilan UMKM dalam memanfaatkan pembiayaan. Ia mengusulkan agar pendampingan terstruktur menjadi bagian dari strategi nasional pemberdayaan UMKM.
“Tanpa pendampingan, hanya segelintir UMKM yang sudah mapan yang akan menikmati akses kredit. Padahal, yang kita ingin dorong adalah mereka yang paling membutuhkan,” jelasnya.
Sebagai legislator yang membidangi energi, riset, dan teknologi serta sektor UMKM, Chusnunia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebijakan yang inklusif, adil, dan berpihak pada pelaku usaha kecil.
Ia juga menyerukan agar evaluasi kebijakan pembiayaan seperti KUR tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada dampaknya terhadap penguatan ekosistem industri nasional.
Untuk berita ekonomi dan kebijakan publik lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
