JurnalLugas.Com — Pemerintah Indonesia segera meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan, sebuah program terobosan yang baru pertama kali diterapkan di tanah air. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan langsung laporan kesiapan program tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7).
“Ini pertama kalinya Indonesia memiliki KUR khusus perumahan. Saya laporkan persiapannya kepada Presiden,” ujar Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara, dalam keterangannya kepada media.
Program KUR Perumahan ini dirancang untuk memperkuat sektor permukiman melalui dukungan finansial terhadap dua sisi utama, yakni pasokan (supply) dan permintaan (demand).
Pasokan dan Permintaan Sudah Siap
Di sisi pasokan, program ini memberikan akses pendanaan yang lebih mudah kepada para pengembang dan kontraktor. Akses ini penting agar mereka dapat membangun rumah dengan harga terjangkau, namun tetap memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pemerintah.
“Pengembang dan kontraktor akan lebih mudah mendapatkan pembiayaan dengan skema KUR. Ini langkah konkret untuk mempercepat penyediaan hunian rakyat,” ungkap Ara.
Sementara di sisi permintaan, KUR Perumahan menyasar pembangunan usaha-usaha hunian wisata seperti homestay di kawasan-kawasan pariwisata prioritas. Lokasi yang menjadi target antara lain Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sumatera Utara.
“Demand-nya juga sudah ada. Banyak pelaku pariwisata bisa memanfaatkan KUR ini untuk usaha homestay, sehingga program ini mendukung pengembangan kawasan wisata nasional,” jelas Ara.
Didukung BUMN dan Lintas Kementerian
Ara menambahkan bahwa program KUR Perumahan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta seperti Danantara, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan kementerian terkait. Koordinasi lintas sektoral dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Regulasi teknisnya kini tengah difinalisasi dalam bentuk peraturan dari Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri PKP.
“Sekarang tinggal tunggu tanda tangan untuk peraturan-peraturan itu,” ucapnya.
25 Ribu Rumah Subsidi Diluncurkan September 2025
Dalam pertemuan yang sama, Ara juga melaporkan rencana besar peluncuran 25 ribu unit rumah subsidi yang dijadwalkan pada September 2025. Peluncuran akan dilakukan secara massal dan direncanakan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo.
“Minimal 25 ribu rumah akan kami luncurkan secara masif. Ini akan jadi langkah awal percepatan program hunian nasional,” kata Ara.
Program ini merupakan bagian dari peningkatan kuota rumah subsidi nasional yang tahun ini ditargetkan mencapai 350 ribu unit, meningkat tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya sekitar 200 ribu unit.
Alokasi Khusus untuk Kelompok Pekerja dan Masyarakat Rentan
Pemerintah telah menetapkan distribusi alokasi rumah subsidi secara adil ke berbagai kelompok masyarakat. Menurut Ara, masing-masing kelompok memiliki jatah sebagai berikut:
- Petani: 20.000 unit
- Nelayan: 20.000 unit
- Buruh: 20.000 unit
- Guru: 20.000 unit
- Sopir: 8.000 unit
- Pekerja media: 3.000 unit
“Ini bentuk kehadiran negara untuk semua kalangan. Kami ingin semua pekerja, termasuk jurnalis dan sopir, juga bisa punya rumah layak,” ungkapnya.
Skema Pembiayaan Ringan, Minat Tinggi
Program rumah subsidi ini juga menawarkan skema pembiayaan yang sangat terjangkau. Suku bunga hanya 5 persen karena disubsidi oleh negara, jauh lebih murah dibandingkan suku bunga rumah komersial yang mencapai 12 persen.
“Bayangkan, bunga hanya 5 persen, uang muka cukup 1 persen. Tak heran kalau minat masyarakat sangat tinggi,” jelas Ara.
Menurutnya, keringanan pembiayaan ini diharapkan dapat memperluas kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan menjangkau pasar perumahan komersial.
Langkah Strategis Perumahan di Bawah Kepemimpinan Prabowo
Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serius menjadikan sektor perumahan sebagai prioritas strategis. Dengan menggabungkan kekuatan fiskal dan perbankan nasional, KUR Perumahan bisa menjadi model baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Pengamat kebijakan publik dari Lembaga Kajian Infrastruktur Nusantara (LKIN), R. Faizal, menyebut inisiatif ini sebagai “game changer” di bidang permukiman rakyat.
“Skema KUR Perumahan ini akan jadi acuan baru dalam penyediaan rumah rakyat. Kalau dieksekusi konsisten, bisa jadi contoh untuk negara berkembang lainnya,” ujar Faizal dalam wawancara singkat, Rabu (30/7).
Program KUR Perumahan dan peluncuran 25 ribu rumah subsidi pada September 2025 bukan hanya menjadi proyek ambisius, tetapi langkah nyata menuju pemerataan akses perumahan di seluruh penjuru negeri. Pemerintah optimis bahwa melalui dukungan regulasi yang tepat dan koordinasi lintas sektor, mimpi memiliki rumah layak tak lagi jadi angan-angan.
Selengkapnya berita resmi dan terpercaya di https://www.JurnalLugas.Com
