JurnalLugas.Com – Ketegangan militer antara Iran dan Israel terus meningkat tajam. Namun, secercah sinyal penghentian konflik muncul dari Teheran. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa Iran siap menghentikan serangan militernya terhadap Israel jika Tel Aviv bersedia menghentikan agresinya terlebih dahulu.
Pernyataan itu disampaikan Araghchi saat bertemu dengan para duta besar asing di Teheran pada Minggu (15/6). Ia menegaskan bahwa perang ini bukan pilihan Iran, melainkan respons atas serangan yang “dipaksakan”.
“Pertahanan kami sepenuhnya sah dan akan dilakukan dengan kekuatan, semata-mata sebagai respons atas agresi,” ujar Araghchi. “Jika serangan dihentikan, aksi balasan Iran juga akan berakhir.”
Konflik memanas usai serangan udara terkoordinasi oleh militer Israel pada Jumat (13/6) terhadap sejumlah titik penting di Teheran, termasuk fasilitas militer dan nuklir. Iran langsung membalasnya hanya dalam hitungan jam, memicu gelombang kekerasan dua arah.
Pada Sabtu (14/6) malam, Iran meluncurkan operasi balasan bertajuk True Promise III dengan menyasar fasilitas ekonomi dan industri strategis di kota pelabuhan Israel, Haifa. Di sisi lain, militer Israel membalas dengan menggempur Kementerian Pertahanan Iran dan depot minyak di Teheran.
Kementerian Kesehatan Iran melaporkan, sedikitnya 78 orang tewas dalam serangan hari pertama, sementara puluhan lainnya termasuk anak-anak menjadi korban di hari kedua.
Konflik ini juga berdampak langsung terhadap proses negosiasi nuklir antara Iran dan Amerika Serikat yang selama ini dimediasi oleh Oman. Putaran keenam negosiasi yang semula dijadwalkan pada Minggu di Muskat, ditangguhkan tanpa kepastian waktu.
Tudingan Langsung ke AS
Araghchi menyebut bahwa agresi Israel tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan dan dukungan dari Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa Iran memiliki bukti kuat yang menunjukkan bahwa pangkalan militer AS di kawasan turut memfasilitasi serangan Israel.
“Kami memiliki bukti kuat dan meyakinkan bahwa pasukan dan pangkalan militer AS mendukung operasi Israel,” tegas Araghchi.
Ia juga mengutip pernyataan Presiden AS Donald Trump sebelumnya yang menyebut bahwa serangan tersebut “tidak mungkin terjadi tanpa peralatan Amerika”.
Terkait serangan terhadap fasilitas nuklir Natanz di Provinsi Isfahan, Araghchi menyatakan bahwa Iran menolak mentah-mentah bantahan AS yang menyebut tidak terlibat.
“Jika AS benar-benar tidak terlibat, seharusnya AS mengutuk serangan ini secara tegas dan terbuka. Pesan-pesan diplomatik tertutup tidak cukup,” ujarnya.
Desak Dunia Internasional Bertindak
Menlu Iran itu juga menyerukan kepada komunitas internasional agar tidak tinggal diam atas apa yang disebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional oleh Israel.
Araghchi mengingatkan bahwa sabotase Israel terhadap fasilitas nuklir Natanz bukan kali pertama. Ia menyebut insiden serupa juga terjadi pada 2020 saat pembicaraan Wina berlangsung untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015.
Akibat insiden tersebut, Iran merespons dengan mempercepat pengayaan uranium hingga 60 persen dan mengganti sentrifugal rusak dengan model yang lebih canggih.
Meski mengalami berbagai tekanan dan provokasi, Iran disebut tetap menunjukkan itikad baik dalam negosiasi dengan AS. Menurut Araghchi, hingga saat ini telah dilakukan lima putaran pembicaraan dan Iran telah menyampaikan sejumlah usulan tandingan demi menjembatani perbedaan pandangan.
Namun, ia menekankan bahwa Israel secara konsisten menentang kesepakatan nuklir dan terus menggagalkan jalur diplomatik.
Sebagai respon resmi atas serangan terbaru terhadap Natanz, Iran meminta Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk segera menggelar sidang luar biasa, menyebut insiden itu sebagai “garis merah” hukum internasional yang telah dilanggar secara terang-terangan.
Untuk informasi aktual dan liputan eksklusif lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com
