JurnalLugas.Com — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penugasan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin percepatan pembangunan Papua tidak serta merta mewajibkan yang bersangkutan untuk berkantor langsung di Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo usai menghadiri rapat bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025. Ia menekankan bahwa penugasan ini merupakan implementasi dari ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua, bukan merupakan inisiatif sepihak dari Presiden Prabowo Subianto.
“Ini mandat dari undang-undang, bukan semata-mata penugasan dari Presiden. Jadi, yang memimpin percepatan pembangunan Papua itu memang diatur untuk dipimpin Wakil Presiden,” ujarnya.
Tidak Wajib Berkantor di Papua
Mensesneg menjelaskan, tidak ada ketentuan yang mewajibkan Wapres untuk menetap atau berkantor secara permanen di Papua. Namun, bukan berarti Wapres tidak akan hadir di sana.
“Kalau dalam konteks koordinasi atau pelaksanaan tugas, sesekali berkunjung ke Papua atau mengadakan rapat di sana tentu tidak masalah,” kata Prasetyo.
Ia menambahkan, dalam pelaksanaannya, Wapres dapat mengunjungi Papua secara berkala, terutama untuk memantau langsung kemajuan dan hambatan di lapangan.
“Bahkan, kalau sesekali berkantor di Papua, itu juga bukan hal yang perlu dipermasalahkan. Yang penting adalah hasilnya, bagaimana pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Papua,” ujarnya.
Tim Percepatan Diperkuat Satgas
Pemerintah, lanjut Prasetyo, membentuk Tim Percepatan Pembangunan Papua sebagai pelaksana teknis di bawah koordinasi Wapres. Tim tersebut difasilitasi negara dan akan memiliki kantor operasional di Gedung Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKN) Jayapura.
“Tim ini tidak berdiri sendiri. Di bawahnya akan ada satuan tugas atau badan operasional yang bekerja penuh waktu di Papua,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa badan atau satgas inilah yang akan lebih banyak berkantor dan bekerja langsung di lapangan. Wapres tetap menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan di tingkat pusat, sambil tetap membuka ruang untuk turun langsung jika diperlukan.
Perhatian Serius untuk Papua
Langkah pemerintah membentuk tim khusus dan memberikan mandat langsung kepada Wakil Presiden dinilai sebagai bentuk komitmen serius untuk mempercepat pembangunan Papua, baik dari sisi infrastruktur, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat.
“Papua adalah bagian penting dari Indonesia. Pembangunannya harus dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Prasetyo.
Ia juga menanggapi kritik dari sejumlah pihak yang menilai bahwa penugasan ini hanya simbolis jika tidak dibarengi dengan kehadiran langsung di daerah. Menurutnya, pendekatan simbolik saja tidak cukup, tapi yang lebih utama adalah eksekusi program.
“Kita tidak boleh terjebak pada simbolisme. Yang penting sekarang adalah aksi nyata. Wapres punya kapasitas untuk itu,” tegasnya.
Kunjungan Pejabat Tinggi Diperlukan
Prasetyo juga menyarankan agar para pejabat tinggi negara, tidak hanya Wapres, tetapi juga para menteri hingga anggota DPR RI, lebih aktif berkunjung ke Papua. Menurutnya, kehadiran langsung dari para pengambil kebijakan akan memberikan dampak psikologis dan politik yang signifikan bagi masyarakat setempat.
“Kalau perlu ya memang harus sering-sering ke sana. Bukan hanya Wapres, tapi semua pihak yang punya tanggung jawab pembangunan,” katanya.
Papua Butuh Pendekatan Khusus
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Cenderawasih, Y. Simbolon, menilai bahwa pembangunan Papua memang membutuhkan pendekatan yang tidak seragam dengan wilayah Indonesia lainnya. Ia mendukung gagasan penempatan koordinasi di bawah Wapres, namun menekankan pentingnya partisipasi masyarakat lokal.
“Selama ini banyak program pusat yang tidak menyentuh akar persoalan di Papua. Jadi, harus ada sinergi antara pemerintah pusat dan tokoh adat, pemuda, dan gereja di sana,” ujar Simbolon dalam wawancara terpisah.
Menurutnya, keberadaan kantor operasional di Jayapura harus menjadi pusat integrasi lintas sektor, bukan sekadar simbol administratif.
“Ini harus jadi dapur kerja, bukan hanya papan nama,” tegasnya.
Sementara itu, tokoh pemuda Papua, Melkianus Yikwa, berharap agar penugasan Wapres bukan hanya sebatas formalitas.
“Kami berharap Wapres benar-benar mendengarkan suara masyarakat Papua. Bukan hanya mendengar laporan dari Jakarta, tapi juga turun langsung melihat kondisi di kampung-kampung,” ujarnya.
Melkianus menambahkan bahwa masyarakat Papua masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari akses pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga pembangunan ekonomi lokal.
“Kalau Wapres serius, kami mendukung sepenuhnya. Tapi tolong, libatkan juga orang Papua dalam prosesnya,” katanya.
Komitmen Berkelanjutan
Di akhir keterangannya, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua adalah tanggung jawab nasional yang tidak bisa dijalankan setengah hati. Pemerintah, ujarnya, memiliki semangat untuk menuntaskan ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan masyarakat Papua.
“Kita ingin Papua maju, sejahtera, dan tidak tertinggal lagi. Itu bukan sekadar wacana, tapi sudah jadi amanah konstitusi,” pungkasnya.
Untuk informasi lebih lengkap seputar isu nasional lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
