JurnalLugas.Com — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengkritik keras kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap 185 negara. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk kepentingan sepihak AS yang mengorbankan negara-negara lain, termasuk Indonesia.
“Setiap negara dari 185 negara yang mendapatkan tarif sepihak atau istilah Trump, resiprokal, timbal balik, justru semua negara itu menjadi tumbal, tumbal kepentingan sepihak Amerika,” ujar Said dalam pernyataan resminya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Menurutnya, istilah “resiprokal” yang digunakan oleh Presiden Trump hanyalah kamuflase untuk kepentingan proteksionis AS. “Kan tidak bisa ada istilah tarif resiprokal, kalau memang arti harfiah (bahasa) Indonesia, itu tarif timbal balik,” tegas Said.
AS Abaikan Semangat Multilateralisme
Said menyampaikan bahwa AS seharusnya belajar dari sejarah keberhasilannya pasca Perang Dunia II, saat negara tersebut dipandang sebagai pemimpin global karena komitmennya dalam membangun kerja sama internasional. Kini, ia menilai arah kebijakan AS justru menyimpang dari semangat tersebut.
“Padahal Amerika itu jadi besar, Amerika itu dihormati ketika pascaperang dunia kedua karena mau membangun bersama-sama. Sekarang nampaknya Presiden Amerika mau membangun Amerika saja. Negara lain dianggap nothing. Dan itu bahaya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said menilai kebijakan proteksionis AS kini semakin menjauhi prinsip-prinsip internasional yang selama ini dijunjung dalam perdagangan global. “Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat saat ini dengan kepemimpinan Donald Trump, itu nampaknya memang mengabaikan dengan sengaja organisasi internasional. PBB sudah tidak dianggap, World Bank sengaja dilemahkan, IMF sami mawon,” kata dia.
Risiko Proteksionisme Global
Menurut Said, jika AS terus melanjutkan kebijakan yang mengabaikan kerja sama multilateral dan menerapkan pendekatan unilateral, maka kecenderungan negara-negara di dunia untuk mengadopsi kebijakan proteksionis akan semakin menguat.
“Kalau begini ceritanya, maka kemudian setiap negara akan melakukan proteksionis terhadap negaranya sendiri dan pada saat yang sama negara yang kuat akan semena-mena,” katanya menegaskan.
Dalam konteks ini, Indonesia menurutnya harus memperkuat ketahanan ekonomi nasional untuk tidak mudah goyah menghadapi tekanan global, termasuk dari negara adidaya seperti Amerika Serikat.
Perkuat Ekonomi Nasional dan Daya Tawar Internasional
Said menyerukan agar pemerintah Indonesia mempercepat upaya deregulasi yang mendukung masuknya investasi asing dan memperkuat daya saing nasional. Ia mengingatkan pentingnya negosiasi yang adil dalam forum-forum internasional.
“Pemerintah perlu terus menguatkan fondasi ekonomi kita. Percepatan deregulasi harus diarahkan agar kian ramah terhadap investor, tanpa mengorbankan kedaulatan ekonomi kita,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa Indonesia tidak seharusnya menjadi pihak yang digugat dalam konteks perdagangan internasional, padahal tidak pernah melakukan tindakan yang mengganggu kepentingan AS.
“Bukan kemudian Amerika menggugat, kita yang digugat, padahal sebenarnya kita tidak melakukan apa-apa terhadap kepentingan dan tidak pernah mengganggu kepentingan Amerika,” paparnya.
BRICS Jadi Alternatif Blok Ekonomi Dunia
Dalam kesempatan tersebut, Said juga menyoroti pentingnya keberadaan blok ekonomi alternatif seperti BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan). Menurutnya, BRICS berpotensi menjadi penyeimbang dalam tatanan global yang semakin tidak adil akibat dominasi sepihak AS.
“Kalau ini berlanjut apa yang dilakukan oleh Amerika maka keberadaan BRICS menjadi keniscayaan. Bukan warning, kita memang pada akhirnya datang pada kesimpulan bahwa dunia sebelahnya memerlukan BRICS untuk katup pengaman,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, IMF, dan WTO yang dinilai tidak mampu bersuara lantang menghadapi dominasi kebijakan Trump.
“Tunggu World Bank tidak berbuat apa-apa, WTO diam, IMF nggak ada suaranya. Sekarang yang bisa menyuarakan itu kan BRICS, dan itu menjadi harapan jadinya,” tegas Said.
Implikasi bagi Indonesia dan ASEAN
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Dr. L. Wijaya, menilai pernyataan Said Abdullah menggambarkan kegelisahan negara-negara berkembang terhadap ketidakpastian ekonomi global.
“Kebijakan unilateral seperti ini bisa berdampak langsung terhadap pasar ekspor Indonesia, terutama sektor manufaktur dan pertanian,” jelasnya saat dihubungi terpisah.
Ia menyarankan agar Indonesia lebih aktif dalam forum-forum ASEAN dan G20 untuk membangun aliansi regional dalam menanggapi tren kebijakan tarif sepihak dari negara-negara besar.
“ASEAN sebagai blok ekonomi yang dinamis seharusnya mampu merespons isu ini secara kolektif, tidak hanya menyerahkan pada negara besar atau organisasi dunia yang mulai melemah secara fungsi,” pungkasnya.
Dengan dinamika kebijakan luar negeri AS yang semakin menunjukkan arah proteksionis, Indonesia dan negara-negara berkembang perlu meningkatkan kehati-hatian serta memperkuat posisi tawar dalam perundingan perdagangan internasional. Tidak hanya melalui diplomasi, tapi juga lewat transformasi ekonomi domestik yang inklusif, tangguh, dan terbuka.
Untuk informasi dan berita terkini lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com
