JurnalLugas.Com — Komitmen pemerintah terhadap nasib guru honorer kembali ditegaskan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan upaya konkret tengah disiapkan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN, khususnya guru honorer dan PPPK di wilayah timur Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan saat kunjungannya ke SD Inpres Kaniti di Kupang, yang baru saja rampung direnovasi pemerintah. Di hadapan para guru, Gibran mengakui masih adanya tantangan dalam sistem kesejahteraan tenaga pendidik.
“Kami paham masih banyak kekurangan, tapi solusi terus kami siapkan, terutama untuk PPPK dan guru honorer,” ujarnya.
Fokus Pemerintah Jangan Sampai Guru Dirumahkan
Isu paling krusial yang disorot dalam kunjungan tersebut adalah kekhawatiran tenaga pendidik terhadap potensi dirumahkan. Gibran menegaskan, pemerintah pusat telah berkoordinasi lintas kementerian untuk mencegah hal itu terjadi.
Langkah koordinasi dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, termasuk dengan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur.
“Intinya jelas, jangan sampai ada guru yang kehilangan pekerjaan,” tegasnya.
Kebijakan ini dinilai penting mengingat peran guru, baik berstatus ASN maupun non-ASN, memiliki misi yang sama: mencerdaskan generasi bangsa, terutama di daerah dengan akses pendidikan terbatas.
Suara dari Sekolah Kekhawatiran Nyata di Lapangan
Kepala SD Inpres Kaniti, Yuliana Nenabu, menyampaikan langsung kondisi riil yang dihadapi sekolahnya. Ia mengungkapkan bahwa keberadaan guru PPPK sangat vital bagi keberlangsungan proses belajar mengajar.
“Kalau 10 guru PPPK dirumahkan, pendidikan di sini bisa terganggu serius,” ujarnya di hadapan Wapres.
Pernyataan tersebut menggambarkan realitas di banyak sekolah daerah, di mana kekurangan tenaga pengajar masih menjadi tantangan utama.
Transformasi Fisik Sekolah Jadi Harapan Baru
Kunjungan Gibran juga menandai keberhasilan program revitalisasi sekolah yang menjadi bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto. SD Inpres Kaniti menjadi salah satu proyek prioritas yang selesai dalam waktu 90 hari kerja.
Renovasi mencakup:
- 11 ruang kelas diperbaiki
- 3 ruang kelas baru dibangun
- 1 ruang administrasi
- 1 rumah dinas guru
- 1 unit fasilitas sanitasi
Transformasi ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga meningkatkan semangat belajar siswa.
Pesan untuk Siswa Fasilitas Sudah Ada, Tinggal Semangat
Di hadapan 420 siswa yang kini belajar dalam fasilitas lebih layak, Gibran memberikan pesan sederhana namun kuat: manfaatkan kesempatan.
“Sekarang kelasnya sudah bagus, jangan disia-siakan. Belajar harus lebih semangat,” katanya.
Dengan total 16 rombongan belajar, 25 guru, dan dua tenaga kependidikan, sekolah ini menjadi contoh bagaimana intervensi pemerintah dapat mengubah wajah pendidikan di daerah.
Arah Kebijakan Kesejahteraan Guru Jadi Prioritas
Kunjungan ini menegaskan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga aspek kesejahteraan tenaga pendidik. Guru honorer dan PPPK kini berada dalam radar prioritas, seiring dorongan pemerataan kualitas pendidikan nasional.
Langkah konkret yang dijanjikan pemerintah diharapkan menjadi titik balik bagi jutaan guru non-ASN di Indonesia yang selama ini menghadapi ketidakpastian status dan kesejahteraan.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(SF)
